Unversitas Gadjah Mada dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI sepakat menjalin nota kesepakatan bersama untuk meningkatkan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari anggota gerakan non-blok dan negara berkembang di Asia dan Afrika. Kerja sama pemberian tersebut diharapkan memperkuat hubungan diplomasi peran Indonesia di tingkat kerja sama internasional.
“Kita yakin kerja sama ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk Indonesia dalam membangun kerja sama selatan-selatan dan UGM bisa menjadi mitra,” kata Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., Ph.D., IPU, ASEAN Eng., usai penandatanganan kerja sama di ruang sidang pimpinan gedung pusat UGM, Kamis (26/12).
Menurut Rektor, melalui kerja sama ini UGM akan mengundang pemuda-pemuda terbaik dari negara anggota non-blok dan selatan-selatan untuk belajar di kampus UGM. “Para pemuda terbaik dari mitra kita negara selatan-selatan ini ketika sudah lulus akan menjadi duta kita di negaranya masing-masing,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor mengatakan program beasiswa yang sama juga diberikan oleh UGM kepada pemuda dari kawasan Asia Tenggara yang menempuh pendidikan di UGM. “Sekarang ini UGM sudah memberikan beasiswa sebanyak 16 orang, sekarang jumlahnya ditingkatkan lagi dengan beasiswa penuh dari UGM,” katanya.
Beberapa negara seperti Namibia dan Palestina, diakui Rektor, meminta UGM untuk meningkatkan kuota dari pemuda mereka agar bisa kuliah dan mendapatkan beasiswa untuk kuliah di kampus UGM.
Diplomat Fungsional Madya Ditjen IDP Kemenlu RI, Diar Nurbintoro, menuturkan kerja sama diplomasi Indonesia dengan negara selatan-selatan tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik namun juga dalam pengembangan kapasitas SDM. “Kerja sama kita hanya mengembangkan infrastruktur tapi semua bidang, bantuan RI tidak hanya fisik tapi juga bidang SDM,” katanya.
Direktur Non Aligned Movement (NAM) Center, Ronny Prasetyo Yuliantoro, mengatakan kerja sama diharapkan akan memperkuat diplomasi RI dengan negara-negara berkembang lainnya dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif. “Kerja sama ini akan memberikan hasil yang cukup baik tidak hanya untuk RI tapi anggota GNB dan negara berkembang yang membutuhkan peran Indonesia dalam pengembangan kapasitas,” katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson;foto:Firsto)