Terlepas dari Peristiwa, Kejadian dan Kasus serta isu-isu yang tidak ada habis-habisnya yang mewarnai dinding sosial media kita saat ini.
Saya ingin kembali lagi kesuatu masalah yang berkelanjutan di tempat kita di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu defisitnya anggaran dari beberapa tahun lalu.
Dampak defisitnya anggaran ini sangat terasa kepada masyarakat-masyarakat kukar sampai saat ini.
Terkadang jika kita mengungkit masalah seperti ini, banyak masyarakat-masyarakat yang acuh atau pesimis bahkan ada yang bilang "PERCUMA" (tidak jadi apa-apa).
it's ok !
Mohon maaf bukan Sektarian atau SARA, Begitulah Orang-orang Kutai, Bukannya mereka itu malas atau tidak peduli, Cuman kadang mereka berfikir percuma, karena dari dulu hasilnya pasti seperti itu-itu saja, Bahkan mereka juga bilang ada orang Kutai juga (Urang Etam Jua) yang menduduki posisi diatas tidak bisa merubah apa pun juga dan malah sebaliknya,.
Saking baiknya Orang Kutai ya begitulah, contoh rusak jalan dalam gang, orang-orang kutai jarang mengkritik Pak RT atau Pemerintah sekali pun,
Mereka cuman berharap kepada yang mempunyai kewajiban atau tanggung jawab dalam hal ini untuk segera memperhatikan dan memperbaikinya.
Mereka tak pernah mempermasalahkan entah kamu dari mana, suku apa, agama apa, kamu seorang pemimpin di daerah ini jalankanlah amanah.
cuman itu , Jalankanlah amanah dan tanggung jawab.
Oleh karena itu , Mohon maaf tau-tau diri lah, karena masyarakat memilihmu bukan untuk memperkaya dirimu sendiri tapi demi kesejahteraan masyarakat dalam bentuk apa pun.
Melihat dari masalah-masalah di kutai kartanegara ini , Seperti masalah proyek yang tidak jelas asal usulnya , tiba-tiba saat di analisis ternyata menghabiskan Anggaran yang cukup Gila ,
Katanya defisit tapi bisa aja mengeluarkan anggaran belanja seperti itu ?
Jika kita bertanya kepada Mereka yang berwenang tentang itu, alasan-alasan mereka itu proyek tahun lalu, proyek lelangan, atau proyek sebelum defisit bahkan ada sekelas mereka juga menjawab "Tidak tau masalah proyek itu"
What ? ada apa dengan jajaran kalian didalam ?
ah sudahlah itu bukan urusan kami,
Kami hanya mau kesejahteraan masyarakat dalam Ekonomi, Pembangunan atau dalam bentuk apapun itu dilaksanakan, itu yang masyarakat tau.
Disini saya mengajak Masyarakat untuk sedikit mengetahui atau mencari apa sih permasalahanya di kutai kartanegara ini !!!
Bahwasanya kita sering mendengar kata-kata defisit ,
atau isu-isu APBD kita sekarang hanya 2,8 Triliyun , ada juga yang bilang 3 Triliyun , ada juga yang bilang 4 Triliyun.
Dan itu di potong lagi oleh tambahan penghasilan pegawai (TTP) Kukar saja sudah mencapai Rp 1,47 triliun. Nilai itu di luar gaji, honor, dan biaya lain. Namun, TTP, gaji, dan honor, serta biaya lainnya seperti lembur dan biaya THL, mencapai Rp 2,5 triliun. Kalau diliat dari estimasi, APBD Kita hanya cukup untuk belanja pengawai saja.
Sedih ya ? katanya kukar adalah Kabupaten yang kaya , jawaban masyararakat "itu dulu" sekarang ??? (cuman bisa senyum).
Jika ada Akibat pasti ada sebab !!!
Saya sedikit menganilis,
jika disebutkan sebab-sebabnya mungkin banyak sekali, tapi saya menemukan salah satu penyebabnya yaitu TRANSPARANSI ANGGARAN.
Kenapa saya bilang salah satu permasalah di Kukar ini adalah TRANSPARANSI ANGGARAN, jika di berikan alasan sangat banyak dan ini saya juga mencoba menulis dengan bahasa yang mudah dimengerti.
Tidak adanya transparansi anggaran inilah yang menyebabkan langkah masyarakat (publik) tidak mengetahui apa-apa yang di rencanakan dalam RAPBD.
Sudah saya katakan di atas bahwasanya kita sering mendegar isu-isu APBD kita defisit.
Pertanyaannya pernah tidak Masyarakat melihat bentuk APBD ?
Bahwa jelas dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwasanya ADD, APBD, sekelas APBN itu konsumsi publik (Masyarakat wajib tau),
Bahkan dalam Pasal 3 dalam UU itu mengatakan ;
a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijkan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik.
b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam poses pengambilan kebijakan publik.
c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transfaran, efektif dan efisien, akuntable serta dapat dipertanggung jawabkan.
Sebuah dasar hukum yang saya paparkan diatas itu adalah sedikit penjelasan tentang keterbukaan informaai publik, bahwasanya banyak lagi dasar hukum bahwa anggaran-anggaran Desa, Kabupaten, Provinsi serta Negara itu Masyarakat wajib mengetahuinya.
Inilah yang belum dimiliki APBD di Kukar, TRANSPARANSI ANGGARAN serta cara mudah masyarakat meng-aksesnya.
Dampak tidak adanya TRANSPARANSI ANGGARAN inilah yang mungkin bisa saya sebut akar permasalahan defisit kita.
Kita mengetahui sebelumnya isu-isu APBD kita sebelum defisit mencapai 7 sampai 9 Triliyun, Kenapa bisa menurun drastis ?
Karena apa, Karena tidak adanya controling oleh masyarakat dalam pemerintah mengeluarkan anggaran belanja serta lainnya.
Tidak adanya Transparansi anggaran juga , sama saja kita membuka pintu lebar-lebar untuk mafia-mafia serta koruptor.
kita tidak bisa meng-control mana yang di prioritaskan atau tidak , atau yang harus dan tidak harus dilaksanakan serta kita tidak bisa protes untuk proyek-proyek yang mengeluarkan dana yang cukup GILA padahal cuman bikin bak sampah, begitulah kira-kira contohnya.
Saya sedikit berselancar di web atau di internet, saya berharap wakil rakyat sudah me-realisasikan transparansi (APBD) melalui sistem E-Budgeting seperti DKI Jakarta, Jogja, Bandung, Surabaya dan kota-kota lainnya yang sudah sangat lama me-realisasikannya.
Gambar di atas itu adalah salah satu hasil selancar saya di internet,
yang saya temukan hanya web itu yang membahas transparansi keuangan Kukar,
Bentuknya pun tidak tablisasi dan malah menggunakan file melalui dropbox,
saya jelajahi yang ada tahun 2014, 2015, 2016 , dan saya buka foldernya Ternyata Kosong alias ZONK. Mau ketawa tapi takut dosa.
Ayolah , Kapan mau majunya daerah kita kalau seperti ini terus ?
Janganlah harus menunggu kami hearing dulu atau menunggu kami bawa toa dulu.
Come on move on ..
_
Contoh E-Budgeting DKI jakarta..
https://apbd.jakarta.go.id
Sekian dulu tulisan saya,. yah lumayan agak panjang juga ternyata ya ,ngebosenin mungkin bacanya. hihii
padahal banyak yang ingin saya sampai, tapi ini saja dulu.
Jika ada kata-kata saya yang kasar atau ada salah saya mohon maaf.
wallahul muafiq illa aqwamit thoriq
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.