Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Analisa Penerapan E-Goverment Melalui Sub Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Berencana Nasional (SSIM-PKBN) Dalam Meningkatkan Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Di Provinsi
Cahyono NIM. (2010) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana persepsi tamu kunjungan terhadap standarisasi pelayanan oleh Humas PT. Pikiran Rakyat Bandung . Untuk mengukur tujuan di atas, maka peneliti mengangkat indikator pengalaman, peristiwa, informasi dan penafsiran pesan untuk mengukur persepsi tamu kunjungan (variable x). Peneliti juga mengangkat indikator aksesibilitas, reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap) dan resolusi untuk mengukur standarisasi pelayanan oleh Humas PT. Pikiran Rakyat Bandung (variable y). Tipe penelitian ini adalah kuantitatif. Metode penelitian Survey dengan teknik analisis Deskriptif. Sebagian besar data dikumpulkan melalui wawancara dan angket, serta didukung oleh studi literatur. Unit samplingnya adalah seluruh tamu kunjungan yang datang pada bulan Juli 2010 ke PT. Pikiran Rakyat Bandung dengan populasi sebesar 107 orang, maka diperoleh sampel sebanyak 52 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling. Data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket, diberi skor, dianalisa dan diolah dengan menggunakan Koefisien Korelasi Pearson (Product Moment) pada program SPSS 17.0. Hasil penelitian menunjukan bahwa empat indikator persepsi, yaitu pengalaman sebesar 63.46%, peristiwa sebesar 40.38%, informasi sebesar 65.38% dan penafsiran pesan sebesar 57.69% dan empat indikator dari standarisasi pelayanan yaitu aksesibilitas sebesar 75.00%, reliability (kehandalan) sebesar 61.54%, responsiveness (daya tanggap) sebesar 57.69% dan resolusi sebesar 75.00%. Kesimpulan Penelitian secara umum antara persepsi tamu kunjungan dengan standarisasi pelayanan oleh Humas PT. Pikiran Rakyat Bandung yaitu sebesar 0.621 atau 38.56% yang berarti kuat, searah, dan signifikan. Ho ditolak dengan demikian H1 diterima. Saran penelitian adalah agar standarisasi pelayanan yang sudah ada lebih ditingkatkan lagi, misalnya menambahkan waktu kunjungan. Hal ini dimaksudkan agar tamu kunjungan lebih merasa puas apabila ada pertanyaan yang ingin diberikan kepada pihak Humas PT. Pikiran Rakyat Bandung ataupun pada saat tour mengelilingi lingkungan kerja PT. Pikiran Rakyat.
Ringkasan Alternatif
In an effort to develop electronic-based Government, as part of its implementation of E-Government National Family Planning Coordinating Board of West Java Province to build a Management Information System Sub-National Family Planning Program (SSIM-PKBBN) section of the website is intended as a central www.bkkbn.go.id information about the Family Planning Program (BKKBN) and other information that is useful to society and apparatus in BKKBN West Java Province
Theory used in this research is the theory of Rikardus Eko Indrajit. Concerning the application of policy analysis in the Book of E-Government Smart Linux: Building E-Government Applications. In this research, this study consisted of six indicators, namely data infrastructure, legal infrastructure, institutional infrastructure, human infrastructure, technological infrastructure, as well as strategy and thought leadership. The method used is descriptive method with qualitative approaches. As for data collecting technique applied in this research is through library, field studies and observations and by conducting interviews. Informants in this study is the apparatus of BKKBN West Java Province and the public who need information on family planning by using a purposive technique.
Based on the results of this research is that in the implementation of E-Government through the SSIM-PKBBN in BKKBN West Java Province has not been managed by specialized institutions which are involved in E-Government so that there are several obstacles faced. The constraints faced are the lack of implementation of technical regulations in the implementation of E-Government through the SSIM-PKBBN BKKBN West Java Province. Besides inter-agency coordination has not been achieved optimally because it is still a lack of understanding about the usefulness of SSIM-PKBBN for institutions and the availability of the apparatus that can utilize the available technology tools to support the implementation of E-Government through the SSIM-PKBN in BKKBN West Java Province is still limited.