Pelaksanaan pengamanan aset yang efektif di Pemerintah Kota Bandung ini merupakan sebuah pencapaian yang diharapkan agar proses pengelolaan aset berjalan dengan yang diharapkan, Pemerintah Kota Bandung berusaha melakukan pengamanan aset yang efektif sebagai upaya untuk pemecahan masalah aset tanah di Pemerintah Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengamanan aset yang seharusnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengamanan aset. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar pelaksanaan pengamanan aset berjalan dengan efektif untuk mencapai akuntabilitas publik di Pemerintah Kota Bandung. Setelah dilakukan analisis, pelaksanaan pengamanan aset Pemerintah Kota Bandung baik secara administratif, fisik, maupun hukum belum berjalan secara efektif, namun ketidakefektivan pelaksanaan pengamanan aset di Pemerintah Kota Bandung masih dapat dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah. Kata Kunci: Efektivitas, Pengamanan Aset, Akuntabilitas Publik.

The implementation of effective asset security in Bandung City Government is an expected achievement to make the asset management process run as desired. The government seeks to make effective asset security as an effort to solve the problem of land assets in Bandung. The purpose of this study is to determine how asset security that should be done in accordance with Government Regulation Number 27 in 2014 about the management of state/regional property to know the factors that influence the effectiveness of asset security. This study is conducted by using qualitative research method with descriptive analysis and data collection technique consists of interview, observation and documentation. The results are expected to be inputted so that the implementation of asset security runs effectively to achieve public accountability in Bandung Government. After the analysis, the implementation of the security either administratively, or physically, or legally have not been run effectively. However, the ineffectiveness of the implementation can still be accounted to the regional secretary as area property manager. Keywords: Effectiveness, Asset Security, Public Accountability.

http://digilib.polban.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptppolban-gdl-indahpradh-7374