Salah satu kewajiban entitas untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola yang baik adalah adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK. Tindak lanjut atas rekomendasi ini merupakan upaya melakukan perbaikan tata kelola keuangan, sehingga di tahun berikutnya diharapkan tidak terjadi temuan berulang. Berdasarkan data yang diperoleh, progres tindak lanjut atas rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih di bawah target yang telah ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model analisis data Miles-Huberman. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap responden yang memiliki kewenangan terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK. Data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat. Hasil analisis data menunjukan terdapat lima faktor internal dan tiga faktor eksternal yang menyebabkan belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Faktor internal ini adalah sumber daya manusia, mutasi, koordinasi yang belum maksimal, lemahnya sistem pengendalian intern dan belum adanya sanksi yang tegas. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan di Kabupaten Bandung Barat adalah persepsi pemeriksa yang berbeda-beda, pihak ketiga yang kurang responsif dan banyaknya aset limpahan yang tidak dilengkapi dokumen pendukung. Kata Kunci: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), LKPD.

One of the entities obligations to achieve accountability and good governance is to follow up on BPK's recommendations. The follow-up on this recommendation is an effort to improve financial governance so that in the following year it is hoped that there will be no repeated findings. Based on the data obtained, the follow-up progress on recommendations to the West Bandung Regency Government was still below the predetermined target. The purpose of this study was to identify the factors that caused the not optimal follow-up of the BPK examination recommendations to the West Bandung Regency Government. This study used a qualitative research method with the Miles-Huberman data analysis model. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Primary data were obtained from in-depth interviews with respondents who have authority over the implementation of the Audit Result Follow-Up (TLHP) BPK. Secondary data were obtained from a documentation study of the Audit Result Report (LHP) on the Regional Government Financial Report (LKPD) West Bandung Regency. The results of the data analysis showed that there were five internal factors and three external factors that caused not optimal follow-up on BPK recommendations. These internal factors are human resources, employee transfer, inadequate coordination, weak internal control systems, and the absence of firm sanctions. Meanwhile, the external factors that caused the not optimal follow-up of the examination results in West Bandung Regency were the different perceptions of the auditors, the less responsive third parties, and the large number of overflowing assets that were not equipped with supporting documents. Keywords: Follow-up examination result, Report on Examination Results (LHP), LKPD.

http://digilib.polban.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptppolban-gdl-mulkifajri-12903