Pemerintah Kabupaten Bandung telah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi BPK sesuai dengan pelaksanaan tindak lanjut yang diatur pada Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah Kabupaten Bandung memperoleh persentase tindak lanjut rekomendasi BPK sebesar 66,73% dan masih di bawah ambang batas tindak lanjut rekomendasi yang ditetapkan oleh BPK. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan pemerintah kabupaten bandung dalam hal menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapat dari hasil wawancara peneliti dengan informan yang berhubungan langsung dengan tindak lanjut rekomendasi BPK. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019. Hasil analisis menunjukan terdapat 4 faktor penghambat belum optimalnya tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. faktor tersebut meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), belum adanya reward dan punishment, dan Aplikasi Sistem Informasi yang kurang memadai, dan melibatkan pihak lain. Kata Kunci: Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Faktor Penghambat.

The Bandung Regency Government has implemented a follow-up to the BPK's recommendations in accordance with the implementation of the follow-up as regulated in BPK Regulation Number 2 of 2017 concerning Monitoring the Implementation of Follow-up on the Recommendation of the Audit Results of the Supreme Audit Agency. The Bandung Regency Government obtained the percentage of follow-up to BPK's recommendations of 66.73% and it is still below the threshold for following up on recommendations set by BPK. The purpose of this study is to find out what factors are the obstacles for the Bandung district government in following up on recommendations from the BPK. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Sources of data used are primary data sources and secondary data. Primary data sources are obtained from the results of interviews with informants who are directly related to the follow-up to BPK's recommendations. While the secondary data source is obtained from the 2019 Regional Government Financial Audit Results Report. The results of the analysis show that there are 4 inhibiting factors that have not been optimally followed up by the Bandung Regency Government. These factors include Human Resources (HR), the absence of rewards and punishments, and inadequate Information System Applications, and involving other parties. Keywords: Follow-up to BPK's Recommendations, Inhibiting Factors.

http://digilib.polban.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptppolban-gdl-adnianurha-13983