Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Kejahatan yang seringkali berhubungan dengan internet antara lain penipuan yang dilakukan melalui ketidakbenaran informasi harga barang pada suatu promosi dengan label harga elektrik (barcode) pada suatu transaksi jual beli. Ada beberapa permasalahan hukum yang timbul antara lain : bagaimana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian label harga elektrik (Barcode) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli, serta tindakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana penipuan pada butir 1 di atas Untuk mencapai tujuan diatas, maka Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yuridis, dimana peraturan perundangundangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, dan kepastian hukum.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan melalui modus penyalahgunaan teknologi informasi termaksud telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subjektif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penipuan. Dengan demikian, Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penipuan dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian antara label harga elektrik (barcode) dengan harga promosi dalam transaksi jual beli. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pada kasus penipuan termaksud antara lain dengan menjeratnya secara pidana melalui Pasal 378 KUHP dengan pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan hukum tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya pendekatan, baik pendekatan secara teknologi, pendekatan sosial budaya-etika dan pendekatan hukum.

Development of information technology affects at revolution form of conventional badness become more modern. Its the activity type is same possible, but with different media that is in this case internet, a badness would more difficult to be decreased, processed, and judged. Badness that is often relates to internet for example deception done through un-truth of information the price of goods at one particular promotion with electrical price lable (Barcode) at one particular transaction of sales. There are some problems of law arising inter alia : what Section 378 Criminal codes and invitors the Law Number 11 year 2008 About Information And Electronic Transaction arranges deception crime to unconformability of electrical price lable (Barcode) with the price of promotion of goods at one particular transaction of sales, and action of law what which can done to deception crime perpetrator at item above 1. To reach purpose of upper, hence writer does research having the character of analytical descriptive by using approach method in yuridis normatif. Data result of research is analysed qualitatively yuridis, where law and regulation which one may not be against other law and regulation, and pays attention to law and regulation hierarchy , and rule of law. Based on analysis which has been done able to pulled node that deed done by deception perpetrator through abuse modus of information technology is intended has fulfilled objective element and subjective element as which there is in Section 378 Criminal codes (Criminal Law) about deception crime. Thereby, Section 378 Criminal codes (Criminal Law) about applicable deception crime to deception crime to unconformability between electrical price lables (Barcode) with the price of promotion in transaction of sales. action of Law which can be done to perpetrator at deception case is intended by inter alia with ensnaring it criminally passed Section 378 Criminal Law with verification as arranged in Procedure of criminal Code (KUHAP) juncto Section 5 sentence (1) and sentence (2) the Law Number 11 year 2008 About Information and Elektronik Transaction. action of The law nor quit of strived approach, good of approach technological, approach of social curtular-ethnic and law approach.

https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-hardiantoh-24691