Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah yang berasal dari masyarakat. Dalam pemungutan PKB, dibutuhkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta di bawah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab dalam memungut PKB di wilayah III Kota Bandung yang memiliki potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang besar di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pentingnya sistem pengendalian intern, maka penulis melakukan penelitian pada CPPD Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif analitis, dimana peneliti memusatkan perhatian kepada pengimplementasian SPI atas pemungutan PKB pada CPPD wilayah kota Bandung III Soekarno-Hatta. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengimplementasian SPI atas pemungutan pajak masih kurang memadai, hal ini terlihat dari belum terpenuhinya tujuan dari komponen kegiatan pengendalian dan informasi dan komunikasi. CPPD juga telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Kata kunci: sistem pengendalian intern, pajak kendaraan bermotor.

Local governments have the authority to collect Vehicle Tax (VT), which is one of the main sources of local revenue derived from the community. In collecting VT, an Internal Control System (ICT) is required to provide reasonable assurance for achieving effectiveness and efficiency in achieving the objectives of state governance, reliability of financial reporting, security of state assets, and compliance with laws and regulations. Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta a under the Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat is responsible for collecting VT in the third area of ​​Bandung which has the potential of a large Motor Vehicle Tax in West Java Province. Based on the importance of the internal control system, the authors conducted research on the CPPD Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta. The research method used is by using analytical descriptive method, where the researcher focuses on the implementation of ICT on collecting VT on CPPD Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta. The result of research stated that the implementation of ICT on tax collection is still inadequate, it can be seen from the unfulfillment of the objectives of the control information and communication, and activities component. The CPPD has also made several attempts to correct such weaknesses. Keywords: internal control system, motor vehicle tax.

http://digilib.polban.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptppolban-gdl-devydzikya-7614