Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta kendala pelaksanaannya berdasarkan kelima unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Metode penilitian ini merupakan penilitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretif dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model Miles and Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima unsur, Pemerintah Daerah Kota Cimahi baru melaksanakan unsur informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern, sedangkan tiga unsur lainnya masih belum dilaksanakan secara memadai karena belum dilaksanakannya seluruh parameter yang disebabkan oleh kendala pelaksanaannya yaitu kurangnya sosialisasi, belum memadainya penilaian risiko, kegiatan evaluasi dan dokumentasi yang belum maksimal, serta kurangnya komitmen atas pelaksanaan SPIP.

This study aims to determine the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) in the Regional Government of Cimahi City based on Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 concerning the Government Internal Control System (SPIP) and the implementation constraints based on the five elements of SPIP, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, as well as monitoring internal control. This research method is a qualitative descriptive study with an interpretive approach where data collection is done by interview, observation, and documentation study. The data analysis technique used is the Miles and Huberman model analysis technique. The results of this study indicate that of the five elements, the Cimahi City Government has only implemented the information and communication elements as well as internal control monitoring, while the other three elements have not been implemented adequately because all parameters have not been implemented due to implementation constraints, namely lack of socialization, inadequate implementation. risk assessment, inadequate evaluation and documentation activities, as well as a lack of commitment to the implementation of SPIP.

http://digilib.polban.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptppolban-gdl-vianuranis-12885