Electronik Government (e-Government) adalah istilah yang sangat populer saat ini, dimana secara umum e-Government adalah upaya mengaplikasikan pelayanan kepemerintahan melalui sistem informasi berbasis komputer. Salah satu upaya Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung e-Government adalah dengan melaksanakan perencanaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Tujuan dari Pengembangan SIMPEG tersebut yaitu terciptanya database kepegawaian mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Departemen Dalam Negeri yang dapat menampung, mengolah, menyimpan, menemukan kembali, dan mendistribusikan data pegawai yang akan dijadikan sebagai penunjang pimpinan untuk pengambilan keputusan dibidang kepegawaian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kebijakan Penerapan e-Government yang dikemukakan oleh Richardus E. Indrajit yang terdiri dari beberapa indikator yaitu data infrastruktur, infrastruktur legal, infrastruktur institusional, infrastruktur manusia, infrastuktur teknologi, serta strategi pemikiran dan kepemimpinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui hasil wawancara berdasarkan teknik penentuan informan. Observasi nonpartisipan dan studi kepustakaan. Sumber informasi terdiri dari Aparatur Pemerintah Propinsi Jawa Barat pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling (berdasarkan tujuan). Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam penerapan e-Government melalui SIMPEG di Provinsi Jawa Barat belum dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti belum memilikinya manajemen update yang tepat, sehingga sering terjadi keterlambatan pendistribusian data kepegawaian dari masing-masing instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk diolah melalui SIMPEG. Kemudian dalam ketesediaan aparatur belum memilikinya seorang analis sistem yang mampu menyusun, dan merancang dan memecahkan masalah dalam pengelolaan SIMPEG, sekaligus mempunyai pengetahuan mendalam dibidang kepegawaian. Untuk menghadapi kendala tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Biro Kepegawaian Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian memberikan ketegasan dengan membuat peraturan yang khusus dan secara teknis mengatur dan mengelola SIMPEG, agar dalam pengelolaan data kepegawaian melalui SIMPEG tersebut menghasilkan data yang valid dan berkualitas.

Electronik Government (e-Government) adalah istilah yang sangat populer saat ini, dimana secara umum e-Government adalah upaya mengaplikasikan pelayanan kepemerintahan melalui sistem informasi berbasis komputer. Salah satu upaya Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung e-Government adalah dengan melaksanakan perencanaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Tujuan dari Pengembangan SIMPEG tersebut yaitu terciptanya database kepegawaian mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Departemen Dalam Negeri yang dapat menampung, mengolah, menyimpan, menemukan kembali, dan mendistribusikan data pegawai yang akan dijadikan sebagai penunjang pimpinan untuk pengambilan keputusan dibidang kepegawaian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kebijakan Penerapan e-Government yang dikemukakan oleh Richardus E. Indrajit yang terdiri dari beberapa indikator yaitu data infrastruktur, infrastruktur legal, infrastruktur institusional, infrastruktur manusia, infrastuktur teknologi, serta strategi pemikiran dan kepemimpinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui hasil wawancara berdasarkan teknik penentuan informan. Observasi nonpartisipan dan studi kepustakaan. Sumber informasi terdiri dari Aparatur Pemerintah Propinsi Jawa Barat pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling (berdasarkan tujuan). Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam penerapan e-Government melalui SIMPEG di Provinsi Jawa Barat belum dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti belum memilikinya manajemen update yang tepat, sehingga sering terjadi keterlambatan pendistribusian data kepegawaian dari masing-masing instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk diolah melalui SIMPEG. Kemudian dalam ketesediaan aparatur belum memilikinya seorang analis sistem yang mampu menyusun, dan merancang dan memecahkan masalah dalam pengelolaan SIMPEG, sekaligus mempunyai pengetahuan mendalam dibidang kepegawaian. Untuk menghadapi kendala tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Biro Kepegawaian Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian memberikan ketegasan dengan membuat peraturan yang khusus dan secara teknis mengatur dan mengelola SIMPEG, agar dalam pengelolaan data kepegawaian melalui SIMPEG tersebut menghasilkan data yang valid dan berkualitas.

https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-romirahmad-16426