Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Analisis Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
Eko Sumindar Permana NIM. (2013) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 permasalahan tentang pengangkatan tenaga honorer yaitu tidak memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 atau Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, karena tenaga honorer tersebut dibiayai oleh non-APBN dan APBD namun mengajar di sekolah swasta dan kurang dari sisi usia. Tenaga honorer yang lulus seleksi tertulis dapat diangkat, namun bila tidak lulus masih bisa dipekerjakan di instansi terkait hingga usia 56 tahun. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik. Dunn mengatakan keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga proses, yaitu proses pengkajian kebijakan, proses pembuatan kebijakan, dan proses komunikasi kebijakan. Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan melakukan Analisis Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskritif dengan pendekatan kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling. Unit analisis mengacu kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam melakukan perekaman data nama-nama dan jumlah tenaga honorer yang bekerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dapat dilihat dari faktor-faktor seperti Proses Pengkajian Kebijakan, Proses Pembuatan Kebijakan, dan Proses Komunikasi Kebijakan sebagai pendukung keberhasilan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah terealisasikan dengan baik. Peneliti berharap tujuan dan sasaran kebijakan pemerintah harus lebih terarah lagi agar tidak ada keterlambatan dalam melakukan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Ringkasan Alternatif
According to Government Regulation Number 56 Year 2012 on the second change of Government Regulation Number 48 Year 2005 about an issue on appointment of honorary workers are not eligible Government Regulation Number 48 of 2005 or the Government Regulation Number 43 of 2007, because honorary workers are financed by non-State Budget and Budgets but taught in private schools and less of the age. Honorary staff who pass the written selection can be appointed, but if you do not pass can still be employed in relevant agencies up to the age of 56 years. The Theory used in this study is theory that influence policy-making process created by William Dunn in his book Public Policy Analysis. Dunn said the success of policy analysis can be developed through three processes, namely the policy review process, the process of policy making, and policy communication process. The intent of this research is to learn and doing an Analysis of Energy Policy On Appointment of Honorary Become of CPNS On the Environment Local Government Bandung Regency. The method used is descriptive method with a qualitative approach. Techniques in data collection conducted in this study through library research, observation, documentation, and interviews. Informants determination techniques used in this study is purposive sampling. The unit of analysis refers to Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah of Bandung Regency on the appointment of honorary CPNS. Based on this research can be said that Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah of Bandung Regency in performing data recording the names and number of honorary workers who worked in Bandung Regency administration environment can be seen from factors such as the Assessment Policy Process, Policy-Making Process, Policy and process Communication to support the success of the appointment of honorary workers to CPNS has been well realized. Researchers hope the goals and objectives of government policy should be directed again to avoid any delay in making the appointment of a CPNS.