Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Analisis Komparatif Pengelolaan Dana Desa Sebelum Dan Setelah Penerapan PMK No. 49/PMK.07/2016 Dalam Rangka Penyederhanaan Tahap Penyaluran Dana Desa
Aghnia Rahmatun Nisa (2017) | Skripsi | Akuntansi , Manajemen
Bagikan
Ringkasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pegelolaan dana desa sebelum dan setelah penerapan PMK No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Dengan ditetapkannya PMK tersebut terjadi perubahan tahap penyaluran dana desa yang semulanya 3 tahap menjadi 2 tahap. Pengelolaan dana desa yang diteliti yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan menurut tingkat eksplanasinya, penelitian ini merupakan penelitian komparatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Haurpanggung yang berada di wilayah Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Sumber data primer atau informan kunci dalam penelitian ini, dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pengelola Kegiatan, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara semiterstruktur, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa setelah penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 terdapat perbedaan dalam pengelolaan dana desa terutama dalam pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kata kunci: Dana desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016, penyaluran dana desa, pengelolaan dana desa.
Ringkasan Alternatif
The purpose of this research is to find out how the management of village funds before and after the implementation of the Minister of Finance Regulation number 49/PMK.07 /2016 on Procedures for Appropriation, Distribution, Application, Monitoring and Evaluation of Village Funds. After implementation of the Minister of Finance Regulation, there was a change in the phase of the distribution of village funds, which was initially 3 phases into 2 stages. This research uses qualitative research methods while according to level explanation, this research is a descriptive comparative. This research was conducted in Haurpanggung Village located in Tarogong Kidul Subdistrict, Garut Regency. The primary data source or key informant in this study was chosen by using purposive sampling technique consisting of Village Head, Village Secretary, Activity Manager, Village Treasurer and Village Consultative Board. Data collection techniques in this study were conducted by semi-structured interview, observation and documentation. The results of this study show that after the implementation of Regulation of the Minister of Finance No. 49/PMK.07/2016 there are differences in the management of village funds, especially in the implementation, reporting, and accountability. Keywords: Village fund, PMK No. 49/PMK.07/2016, village fund disbursement, management of village fund.