Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Analisis Penatausahaan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sejak Diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat)
Ajeng Kharisma (2017) | Skripsi | Akuntansi , Manajemen
Bagikan
Ringkasan
Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Namun, pemerintah daerah cenderung terfokus dengan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan tanpa memikirkan timbulnya piutang. Padahal, tidak cermatnya penatausahaan piutang akan berdampak pada hilangnya potensi untuk meningkatkan pendapatan sehingga pengelolaan piutang membutuhkan perhatian yang serius. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya akan disebut dengan Bapenda merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengalami permasalahan atas pengelolaan piutang, khususnya aktivitas penatausahaan piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya Pajak Kendaraan Bermotor akan disebut dengan PKB. Atas permasalahan tersebut peneliti ingin meneliti bagaimana proses penatausahaan piutang PKB pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang akan menghasilkan data yang berisi mengenai proses penatausahaan piutang PKB pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat serta permasalahan apa saja yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan penatausahaan piutang PKB. Dari hasil penelitian, didapat bahwa penatausahaan piutang PKB terdiri dari pencatatan piutang PKB, penghapusan piutang PKB, dan pelaporan piutang PKB yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama SAP Berbasis Akrual. Namun, dalam penerapannya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini sehingga terdapat beberapa kendala dalam membuat keputusan dalam proses penatausahaan piutang PKB, seperti kesulitan dalam menentukan nilai akhir piutang PKB yang harus diungkapkan dalam Neraca dan kesulitan dalam proses penghapusan piutang PKB. Kata kunci: Penatausahan, Piutang, Pajak Kendaraan Bermotor.
Ringkasan Alternatif
Regional autonomy gives the local government the authority to manage its own government. However, local governments tend to focus on how to increase revenue without thinking about the emergence of accounts receivable. In fact, inaccurate administration of receivables will have an impact on the loss of potential to increase revenue so that the management of accounts receivable needs serious attention. Regional Income Board of West Java Province which hereinafter shall be referred to as Bapenda is one of the Regional Government Work Unit of West Java Provincial Government experiencing problems on the management of receivables, especially the activity of the Administration of tax receivable of Motor Vehicle Tax which shall be referred to the PKB. On the problems of the researcher want to examine how the process of administration of receivables PKB on West Java Regional Income Board. This research uses descriptive qualitative method that will produce data containing about the process of administration of receivables of PKB at West Java Provincial Income Board and any problems faced West Java Provincial Income Board in implementing the administration of receivables PKB. From the research result, it is found that the administration of receivables of PKB consists of recording receivables of PKB, the elimination of PKB receivables, and reporting of PKB receivables that have been in accordance with prevailing laws and regulations, especially SAP Based on Accruals. However, in its application, West Java Provincial Income Board has difficulty adjusting to this new policy so that there are some obstacles in making decisions in the process of administration of PKB receivables, such as difficulties in determining the final value of receivables of CLA which must be disclosed in the Balance Sheet and difficulties in the process of elimination Receivable PKB. Keywords: Administration, Receivables, Motor Vehicle Taxes.