Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penatausahaan aset daerah, permasalahaan penatausahaan aset, dampak permasalahan aset tetap, langkah penyelesaian masalah, serta upaya peningkatan pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara sebagai alat utama untuk mengumpulkan data dengan narasumber Kepala Bidang Aset, Kepala Subbidang Penatausahaan Aset, Kepala Subbidang Pengamanan Aset dan Pengurus Barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melaksanakan proses penatausahaan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun masih menemui masalah aset tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan yang disebabkan oleh pelimpahan aset dari Kabupaten Bandung, kompetensi sumber daya yang belum maksimal, anggaran yang tidak mencukupi dan belum terlaksananya sensus barang. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan penyelesaian masalah yang ada dengan melakukan perbaikan data pada sistem, sertifikasi tanah, penertiban aset berjalan, observasi ke lapangan, konsolidasi rutin, pembaharuan sistem informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sensus barang serta komitmen pimpinan menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selanjutnya dalam pengelolaan aset daerah. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai sumber permasalahan pengelolaan aset daerah pada umumnya. Penulis menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk membahas kaitan antara opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil pengelolaan aset daerah. Kata kunci: aset daerah, pengelolaan aset daerah, penatausahaan aset daerah.

This study aims to determine the process of regional asset administration, asset administration problems, the impact of fixed asset problems, problem solving steps, and efforts to improve regional asset management carried out by the West Bandung Regency Government. The type of research is descriptive qualitative with interviews as the main tool to collect data with resource persons from the Head of the Assets Division, the Head of the Asset Administration Sub-Sector, the Head of the Asset Security Sub-Section and the Property Manager. The results showed that the West Bandung Regency Government carried out the regional asset administration process in accordance with applicable regulations, although they still encountered problems with land assets, equipment and machinery, as well as buildings and buildings caused by the delegation of assets from Bandung Regency, resource competence was not maximized, insufficient budget and the census of goods has not been carried out. The West Bandung Regency Government has resolved existing problems by improving data on the system, land certification, controlling current assets, field observations, routine consolidation, updating information systems, increasing human resource competence, census of goods and commitment of the leadership to be the focus of the Bandung Regency Government. West is next in the management of regional assets. The results obtained from this study are to increase knowledge and understanding of the sources of regional asset management problems in general. The author suggests for further research to discuss the relationship between BPK's opinion and the results of regional asset management.. Keywords: regional assets, regional asset management, regional asset administration.

http://digilib.polban.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptppolban-gdl-ilhamfadil-13951