Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Analisis Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Kabupaten Bandung Barat)
Amelia Ramadayanti (2022) | Skripsi | Akuntansi , Manajemen
Bagikan
Ringkasan
Otonomi daerah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengurus pemerintahannya. Salah satu yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah PBB-P2. Pengelolaan PBB-P2 dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan PBB-P2 yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap peningkatan PAD serta faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengelolaan PBB-P2. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan Software Nvivo 12 Plus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara dan dokuemtasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan optimalnya pengelolaan PBB-P2 dapat membantu meningkatkan penerimaan PAD pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dalam melaksanakan pengelolaan PBB-P2 terdapat faktor yang mempengaruhi pengelolaan menjadi tidak optimal yaitu kenaikan NJOP, kesadaran wajib pajak, perekonomian, Sumber Daya Manusia (SDM), targett tidak realistis dan database.
Ringkasan Alternatif
Regional autonomy is enforced by the Indonesian government to give local governments authority to manage their own government. One that is managed by the West Bandung Regency Government is PBB-P2. The management of PBB-P2 is carried out in accordance with Regent Regulation Number 19 of 2019 concerning Implementation Instructions for Collection of Rural and Urban Land and Building Taxes. This research aims to analyze the management of PBB-P2 carried out by the local government of West Bandung Regency to increase PAD and what factors can affect the management of PBB-P2. This research uses qualitative research methods using Nvivo 12 Plus Software. The technique of collecting data are carried out by conducting interviews and documentation. The results of this research indicate that the West Bandung Regency Government has complied with the Regent's Regulation Number 19 of 2019 concerning Implementation Instructions for Collecting Rural and Urban Land and Building Taxes. From the results of this research it was found that the implementation of PBB-P2 management includes planning, implementation and supervision which have been carried out in accordance with the applicable laws and regulations and with optimal management of PBB-P2 can help to increase PAD revenues in the West Bandung Regency Government. In carrying out the management of PBB-P2 there are factors that influence the management to be not optimal, namely increase of NJOP, taxpayer awareness, economic, Human Resources (HR), unrealistic targets and database.