Logo Eventkampus
Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Analisis Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat)
Theresia Mona Simsen Banjarnahor (2017) | Skripsi | Akuntansi , Manajemen
Bagikan
Ringkasan
Inspektorat Provinsi Jawa Barat selaku APIP memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelenggaraan SPIP yang efektif di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Penyelenggaraan SPIP yang efektif akan berdampak pada kualitas penyajian LKPD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai APIP dalam meningkatkan kualitas LKPD Provinsi Jawa Barat melalui pelaksanaan pengawasan internal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai APIP dalam meningkatkan kualitas LKPD melalui pembinaan dan pengawasan masih kurang optimal. Pembinaan hanya diberikan ke OPD yang mengajukan usulan pembinaan sehingga tidak semua OPD memperoleh pembinaan dan rekomendasi perbaikan yang diberikan saat pembinaan diserahkan sepenuhnya kepada OPD tanpa ada pemantauan tindaklanjut yang lebih lanjut. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan reguler dan reviu atas LKPD juga masih kurang optimal karena pemeriksaan reguler tidak dilakukan penuh untuk satu tahun anggaran, hanya sampai ke kinerja yang telah dilengkapi dokumen pertanggung-jawaban (November), sedangkan reviu atas LKPD masih kurang optimal karena reviu tidak dilakukan pada semua laporan keungan OPD namun hanya ke OPD yang dinilai memiliki kelemahan SPIP yang tinggi dan OPD yang telah diprioritaskan. Masih adanya temuan kelemahan SPIP oleh BPK dalam LKPD disebabkan aparatur OPD yang kurang kompeten dalam mengelola keuangan daerah dan jumlah auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang minim menyebabkan pengawasan menjadi tidak optimal. Kata Kunci: Inspektorat Provinsi, Pembinaan dan Pengawasan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Ringkasan Alternatif
West Java Provincial Inspectorate as APIP has an important role in realizing the implementation of effective SPIP in the Government of West Java Province. Effective SPIP implementation will have an impact on the quality of LKPD presentation. The purpose of this study is to determine the role of Inspectorate of West Java Province as APIP in improving the quality of LKPD West Java Province through the implementation of internal supervision. Technique of data collecting is done by interview, observation, and document study. The sampling technique used purposive sampling technique. The results showed that the role of Inspectorate of West Java Province as APIP in improving the quality of LKPD through coaching and supervision is still less than optimal. Coaching is only given to the OPD proposing the guidance so that not all OPD get guidance and recommendation of improvement given when the coaching is fully handed over to the OPD without any further follow-up monitoring. Supervision is done through regular inspection and review of LKPD is also still less than optimal because regular inspection is not done fully for one fiscal year, only up to performance which has completed document of accountability (November), while review of LKPD still less optimal because review not done In all of the OPD financial statements but only to the OPD which is considered to have a high SPIP weakness and prioritized OPD. Still findings the weaknesses of SPIP by BPK in LKPD due to lack of competent OPD officials in managing regional finances and the number of auditors Inspectorate of West Java Province is minimal cause supervision becomes not optimal. Keywords: Provincial Inspectorate, Guidance and Supervision, Government Internal Control System, Review of Local Government Financial Statements, Unqualified Opinion.
Sumber