Ditetapkan Peraturan_Pemerintah Nomor 56 tahun 2005_tentang Sistem Informasi Keuangan_Daerah menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan Sistem Informasi_Keuangan Daerah (SIKD) guna membantu pengelolaan keuangan daerah agar berjalan efektif dan efisien. Dalam perkembangannya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu menciptakan Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Barat disingkat "SI Rampak Sekar". Namun dalam implementasinya masih ditemukan masalah seperti kode akun yang tidak spesifik, perhitungan harga yang tidak akurat, server SI Rampak Sekar yang sering down, serta kualitas SDM yang sulit beradaptasi dengan perkembangan sistem. Oleh karena itu perlu dilakukan audit sistem informasi untuk mengetahui tingkat kematangan tata kelola SI Rampak Sekar. Audit sistem informasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan framework COBIT 5 dengan memilih IT Process kunci pada seluruh domain EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Hasil penelitian menunjukan kematangan SI Rampak Sekar berada pada level 2 dengan kategori “Repeatable But Intuitiveâ€� artinya proses tata kelola masih dilakukan berdasarkan pengulangan rutin menggunakan pola tertentu yang sistematis namun belum optimal. Hasil pengukuran tingkat kematangan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola SI Rampak Sekar. Kata Kunci: Audit Sistem Informasi, Tata Keola, SI Rampak Sekar, COBIT 5.

Government Regulation Number 56 of 2005 concerning Regional Financial Information Systems is stimulated as the legal basis for the West Java Provincial Government to develop a Regional Financial Information System to assist regional financial management so that it runs effectively and efficiently. During its development, the West Java Provincial Government was able to create an Integrated Planning and Budgeting System between the Provincial Government and the Regional Government of the City of West Java, abbreviated as "SI Rampak Sekar". However, in its implementation, problems are still found, such as non-specific account codes, inaccurate price calculations, SI Rampak Sekar servers that are often down, and the quality of human resources that is difficult to adapt to system developments. Therefore it is necessary to conduct an information system audit to determine the maturity level of SI Rampak Sekar governance. The information system audit in this study was carried out using COBIT 5 framework by selecting key IT Processes in all EDM, APO, BAI, DSS, and MEA domains. The results showed that the maturity of SI Rampak Sekar was at level 2 with the category "Repeatable But Intuitive" meaning that the governance process was still carried out based on routine repetition using certain systematic but not optimal patterns. The results of this maturity level measurement are expected to be input in efforts to improve the quality of SI Rampak Sekar governance. Keywords: Information System Audit,Governance, SI Rampak Sekar, COBIT 5.

http://digilib.polban.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptppolban-gdl-septiandwi-13977