Penurunan kualitas hidup dikawasan permukiman kumuh di Kota Bandung dapat menghambat perkembangan Kota Bandung. Khususnya menjadi penghambat visi Kota Bandung yaitu “Bandung Bermartabat dan Bandung Juara”. Dalam hal ini kinerja pemerintah perlu dipertanyakan khususnya dalam program penataan permukiman kumuh di Kota Bandung yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung untuk melakukan penataan permukiman kumuh di Kota Bandung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk menemukan penjelasan yang tepat dari setiap kegiatan dalam pelaksanaan program kebijakan lama dan kebijakan baru tentang penataan permukiman kumuh di Kota Bandung yang menjadi faktor pendukung untuk mengukur efektivitas Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Hasil peneltian yang dilakukan telah sesuai dengan RTRW Kota Bandung 2011-2031 dan RPJMD Kota Bandung 2014-2019. Tetapi pada pelaksanaannya masih kurang efektif, dimana pada target penataan permukiman kumuh di Kota Bandung telah ditetapkan 150 kawasan dalam jangka 5 Tahun. Pada Tahun pertama dan dan Tahun kedua awal program tersebut, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung hanya mampu merealisasikan 10 kawasan permukiman kumuh saja. Setara dengan 12,3 persen dari target perlima Tahun. Dalam hal pencegahan perkembangan permukiman kumuh di Kota Bandung oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dirasa masih belum efektif, mengingat perkembangan data perluasan permukiman kumuh di Kota Bandung terus mengalami peningkatan sekitar 24% per Tahun. Faktor penghambat program penataan permukiman kumuh ini terdapat pada akuntabilitas, transparansi aparatur dan proses sosialisasi yang kurang mendalam kepada masyarakat.

Reduction of the quality of life in the slums area in Bandung City can be inhibit the development of Bandung City. Specifically for the vision of Bandung, namely “Bandung Bermartabat dan Bandung Juara”. In this case, the government's performance is questionable, especially in arrangement of slums area in Bandung which is done by relevant agencies namely Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. This research aims to determine how effective Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung to make the arrangement of the slums in Bandung. To do this research, the writer used descriptive research method with qualitative approach. To find the right explanation of each activity in the implementation of the old wisdom program and new about arrangement of slums area in Bandung as support factor to measure the effectiveness of Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. The results of research that has been conducted in accordance with RT/RW in Bandung 2011-2013 and RPJMD Bandung 2014-2019. But the implementation is less effective, which in the goal of arrangement of slum area in Bandung has been established 150 regions within 5 term years. In the first and second year the beginning of that program, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung only able to realize 10 slums area only. Equal to 12.3 percent of the target for per five years. In terms of the prevention of the development of slums in Bandung by Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung it’s still not effective, according to development of data expansion of slums in Bandung always has increasing about 24% every year. The inhibiting factors of arrangement the slums are located in accountability, officer transparency and the less deep socialization process to the public

https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-sanjayaama-34216