Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
EFEKTIVITAS FUNGSI BPD DALAM RANGKA CHECK AND BALANCE PEMERINTAHAN DESA
HURRIYAHI (2014) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan , Ilmu Pemerintahan , Ilmu Pemerintahan , Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
BPD pada dasarnya merupakan representatif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan oleh pemerintahan desa atau juga disebut dewan legislatif yang terdapat pedesaan, adapun peran BPD terhadap keberlangsungan roda pemerintahan desa sudah diatur dalam undang-undang otonomi daerah, akan tetapi hal ini menjadi sangat rancu ketika dua elemen tersebut tidak berjalan dengan efektif.
Kontrol BPD terhadap pemerintahan desa seharusnya selalu inten dan beriringan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdapat dalam pedesaan, namun hal tersebut berbanding terbalik dalam implemintasinya.
Ketika melihat fenomena yang terjadi dalam pemerintahan desa yang seharusnya peran BPD sederajat dengan pemerintahan desa namun hal itu tidak sesuai dengan amanah undang-undang otonomi daerah yang tertuang dalam undung-undang no 32 tahun 2004 (pasal 209) badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Berangkat dari itu terdapat banyak hal yang sangat menarik untuk diteliti menyangkut peran fungsi BPD khususnya di desa dempo kecamatan pasean kabupaten pamekasan.
Ringkasan Alternatif
BPD is basically a representative of the public in decision-making by the village government or also called legislative councils contained countryside , while the role of BPD on the sustainability of the village administration and is set in the regional autonomy law , but it is becoming very confused when the two elements not operating effectively .
BPD control the village government should always intense and hand in hand in an effort to improve the welfare of the people who are in the countryside, but it is inversely proportional to implementations.
When looking phenomena happened in the village government should BPD equal role with the village government, but it is not in accordance with the mandate of regional autonomy laws contained in ordinance Act No. 32 of 2004 (section 209) serves the village consultative body set with village regulations village heads, community and share their aspirations.
Departure from that there are many things that are very interesting to study the function of BPD, especially regarding the role of rural districts Dempo Pasean Pamekasan.