Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Evaluasi Efektivitas Pengendalian Intern atas Penatausahaan Barang Milik Negara (Studi Kasus pada Politeknik Negeri Bandung)
Ratu Almira Yurinsa (2022) | Skripsi | Akuntansi , Manajemen
Bagikan
Ringkasan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pengendalian intern atas penatausahaan barang milik negara di Politeknik Negeri Bandung (Polban). Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN diterapkan di seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Polban, tetapi Polban dirasakan masih belum melaksanakan penatausahaan BMN secara maksimal. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Satuan Pengawas Internal (LHP SPI) pada penyusunan Laporan Keuangan Kemenristekdikti Tahun 2018, terdapat permasalahan atas penatausahaan aset di Polban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan Internal Control Questionaire (ICQ), wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini diukur berdasarkan 5 unsur SPIP dengan 40 indikator yang merupakan sub unsur SPIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengendalian intern atas penatausahaan BMN di Polban sebesar 74,77% yang termasuk kedalam kriteria cukup efektif. Berdasarkan kriteria tersebut diketahui bahwa terdapat 24 sub unsur efektif, 13 sub unsur cukup efektf, dan 4 sub unsur kurang efektif. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam sistem pengendalian intern atas penatausahaan BMN di Polban adalah Aturan Perilaku (Kode Etik), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Kecermatan dalam Inventarisasi BMN serta Interaksi, Komunikasi, dan Koordinasi. Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu mengikuti aturan perilaku (kode etik) yang disusun oleh Kementerian, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), mengingatkan petugas BMN untuk melaksanakan Inventarisasi dengan cermat serta meningkatkan interaksi, komunikasi, dan koordinasi. Kata Kunci: Efektivitas Pengendalian Intern, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), Barang Milik Negara (BMN) dan Penatausahaan BMN.
Ringkasan Alternatif
The purpose of this study is to determine the level of effectiveness of internal control the administration of state-owned assets at the Bandung State Polytechnic (Polban). The Administration of state-owned assets (BMN) has been regulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 181/PMK.06/2016 concerning BMN Administration. BMN administration is implemented in all Ministries/Institutions including Polban, but the fact is Polban still has not carried out BMN administration optimally. Based on the report on the results of the inspection of the Internal Supervisory Unit (LHP SPI) in the preparation of the 2018 Kemenristekdikti Financial Report, there are problems with asset administration at the Polban. The method used in this study is a qualitative descriptive method with data collection techniques using the Internal Control Questionnaire (ICQ), interviews and documentation. The results showed that the level of effectiveness of internal control over BMN administration in Polban was 74.77% which was included in the criteria of being quite effective. Based on these criteria, it is known that there are 24 effective sub elements, 13 quite effective sub elements, and 4 less effective sub elements. The inhibiting factors in the internal control system for BMN administration in the Police are the Code of Conduct (Code of Ethics), Human Resource Competence (HR), Accuracy in BMN Inventory and Interaction, Communication, and Coordination. Efforts to improve are following the rules of conduct (code of ethics) drawn up by the Ministry, increasing the competence of Human Resources (HR), reminding BMN officers to carry out an inventory carefully and increasing interaction, communication, and coordination. Keywords: Effectiveness of Internal Control, Government Internal Control System (SPIP), State Property (BMN) and BMN Administration.