Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan merupakan program yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan di daerahnya. Dengan adanya aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi mulai dari penganggaran, penatausahaan sampai dengan akuntansi dan pelaporan. Untuk berjalannya pengelolaan keuangan daerah yang baik, aplikasi SIMDA Keuangan diikat oleh beberapa peraturan perundang-undangan, salah satu peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang mempunyai arti sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan kekyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam LHP BKP (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2012 sampai dengan 2015 Pemerintah Kota Bandung mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun masih ada yang menjadi temuan yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan semua laporan yang dihasilkan oleh aplikasi SIMDA Keuangan seperti belanja, penganggaran, penatausahaan dan pengelompokan jenis persedian SIMDA Keuangan yang belum sesuai dengan jenis persediaan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan SIMDA Keuangan jika dilihat dari konsep Pengendalian Intern COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Pemerintah Kota Bandung khususnya di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseleruhuhan sistem pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, juga pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung terhadap pelaksanaan SIMDA Keuangan sudah optimal dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Namun, masih ada kendala di beberapa indikator yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan SIMDA Keuangan yaitu SIMDA Keuangan ini tidak memiliki struktur yang pasti dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung dan keakuratan penginputan data yang dilakukan SKPD tidak sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Kata kunci: SIMDA Keuangan, Sistem Pengendalian Intern.

Regional Management Information System (SIMDA) Finance is a program that aims to assist local governments in conducting financial management activities in the region. With this application, local governments can perform integrated regional financial management ranging from budgeting, administration to accounting and reporting. For the purpose of good local financial management, SIMDA Finance's application is bound by several laws and regulations, one of which is Government Regulation Number 60 Year 2008 on Government Internal Control System (SPIP) which means as an integral process of actions and activities. Shall be carried out continuously by the management and all employees to provide reasonable assurance on the achievement of organizational objectives through effective and efficient activities, reliability of financial reporting, security of state assets and compliance with laws and regulations. In the LHP BKP (Audit Report Examination Agency) 2012 to 2015 Bandung City Government get Fair opinion With the Exception (WDP), but there are still findings related to the internal control system and all reports generated by SIMDA Finance applications such as Spending, budgeting, administration and grouping of the types of SIMDA Finance stocks that are not yet in accordance with the types of inventory available. The purpose of this study is to find out how the implementation of SIMDA Finance when viewed from the concept of Internal Control COSO contained in Government Regulation No. 60 of 2008 on Government Internal Control System in Bandung City Government, especially in the Office of Financial Management and Regional Assets (DPKAD) Bandung. The result of the research shows that the internal control system system that includes the control environment, risk assessment, controlling activities, information and communication, and monitoring conducted by the Regional Finance and Asset Management Agency (DPKAD) of Bandung towards the implementation of SIMDA Finance has been optimally proven by interview result Done by the author. However, there are still obstacles in some indicators that become a deficiency in the implementation of SIMDA Finance is SIMDA Finance does not have a definite structure from the Office of Management of Finance and Regional Assets (DPKAD) Bandung and the accuracy of data entry is done SKPD not in accordance with the evidence of existing transactions . Keywords: SIMDA Finance, Internal Control System.

http://digilib.polban.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptppolban-gdl-rachmansya-7631