Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Evaluasi Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Eka Putri Silvia (2013) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan indutsrial merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai acuan untuk tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Adapun indikasi masalah yang ada saat ini adalah belum terwujudnya suatu bentuk penyelesaian perselisihan yang diharapkan oleh pekerja serta pengusaha melalui mediasi dikarenakan sumber daya yang tidak mencukupi baik sumber daya manusia maupun sarana serta prasarana yang mendukung. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana evaluasi terhadap kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung khususnya pada pelaksanaan mediasi yang dianalisis menggunakan teori dari William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive. Informan kunci dalam penelitian ini adalah aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang terlibat dalam kebijakan PPHI. Sedangkan untuk informan biasa yakni pekerja serta pengusaha yang sedang berselisih teknik penentuan informan yang digunakan adalah accidental sampling.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa evaluasi kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah cukup memenuhi kriteria evaluasi, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Karena hal ini terlihat pada belum terpenuhinya kriteria efisiensi dan kecukupan yang berarti tindakan-tindakan yang dilakukan belum dapat berjalan dengan baik dan berkecukupan untuk dapat memecahkan masalah. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut mengakibatkan tujuan dari kebijakan PPHI sampai saat ini belum dapat dicapai secara optimal
Ringkasan Alternatif
Indutsrial dispute resolution policy is a policy made by the government as a reference to dispute resolution procedures for industrial relations . As an indication of the problem that exists today is not the creation of a form of dispute resolution is expected by workers and employers through mediation due to insufficient resources both human resources and facilities and infrastructure that support . The intent and purpose of this study was to determine the extent of the evaluation of labor dispute settlement policy in the Department of Labor Bandung in particular on the implementation of mediation is analyzed using the theory of William N. Dunn namely effectivenes, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy.The method used is descriptive method with qualitative approach. The technique of data collection in this study was through the study of literature , observation, interviews and documentation. Determination techniques used is purposive. Key informants in this study is the Department of Labor officials involved in Bandung Industrial Relations Dispute Resolution policy. As for the regular informants and employers that workers who are at loggerheads determination techniques used are accidental sampling .The results and discussion indicate that the evaluation of labor dispute settlement policy in the Department of Labor Bandung is sufficient to meet the criteria of evaluation, but the implementation is not maximized . Because this is not the fulfillment of criteria looks at the efficiency and adequacy of meaningful actions that do not run well and fulfilling to be able to solve the problem . So from these shortcomings resulted from the policy objectives new Bill has yet to be achieved optimally .