Kebijakan SIM PKB merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu inovasi untuk pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan diterapkannya kebijakan SIM PKB ini diharapkan dapat membantu kinerja intern pegawai UPTD PKB di Kota Cimahi. Di samping itu, masyarakat akan lebih cepat tepat dan transparan dalam mendapatkan pelayanan PKB di UPTD PKB Kota Cimahi. Evaluasi Kebijakan SIM PKB di Kota Cimahi menyangkut masalah yang menghambat pencapaian hasil dari kebijakan SIM PKB di Kota Cimahi. Adapun indikasi masalah yang ada adalah kurang pemahaman pada pegawai aparatur UPTD PKB Kota Cimahi yang dikarenakan belum menyeluruhnya sosialisasi kebijakan SIM PKB, adanya pencaloan yang membuat resposivitas masyarakat tidak memuaskan dan sering adanya permasalahan terhadap perangkat, sistem komputerisasi yang dikarenakan terhambatnya dalam pendanaan. Sehingga hal tersebut dapat diketahui melalui evaluasi yang dilakukan oleh UPTD PKB di Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, observasi serta dan wawancara. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah snowball. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi PKB masa jabatan tahun 2003-2008. Sedangkan untuk masyarakat khususnya para wajib uji, teknik penentuan informan yang digunakan adalah accidental. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan SIM PKB di Kota Cimahi sudah cukup memenuhi kriteria evaluasi, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Karena hal ini terlihat pada belum terpenuhinya kriteria kecukupan dan resposivitas yang berarti tindakan-tindakan yang dilakukan belum dapat memecahkan masalah. Kemudian efektivitas dan efisiensi pun belum tercapai secara optimal. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut mengakibatkan tujuan kebijakan SIM PKB sampai saat ini belum dapat dicapai secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menyarankan adanya keterbukaan dan transparansi antara sasaran kebijakan agar implemetasi dari kebijakan ini dapat menjadikan pelayanan PKB yang cepat, tepat dan transparan.

Management information system of motor vehicle test (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor—SIM PKB) policy is a policy pursued by government in an innovation for serving motor vehicle test (PKB). The implementation of this SIM PKB policy can hopefully help internal performance of UPTD PKB’s employees in Cimahi City. In addition, community will be faster, more accurate, and transparent in receiving PKB service at UPTD PKB of Cimahi City. Evaluation of SIM PKB policy in Cimahi City related to those problems that inhibit the realization of SIM PKB policy’s results in Cimahi City. The indication of the existing problem was the lack of understanding of UPTD PKB of Cimahi City’s employees due to the incompleteness of socialization of SIM PKB policy, the existence of illegal intermediary that made community responsiveness unsatisfying, and the frequent existence of problems on the set and system of computerization due to the limitation of funding. It could be known by evaluation conducted by UPTD PKB in Cimahi City. The research method used was descriptive method, whereas the approach used was qualitative. The data collection technique applied in this research was literature study, observation, and interview. The informant in this research was the 2003-2008 Head of Section of PKB. The results of research and discussion showed that the evaluation of SIM PKB policy in Cimahi City has fairly fulfilled the criteria of evaluation, but its implementation was not yet maximal. This could be seen from the fact that the criteria of adequacy and responsiveness were not fulfilled, meaning the actions conducted couldn’t resolve problems yet. The drawbacks made the goals of SIM PKB policy have not been accomplished thus far. Based on the research results the researcher recommends the practice of openness and transparency between the targets of policy so that the implementation of the policy could make fast, accurate, and transparent PKB service.

https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-eviherlina-19785