Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Evaluasi Model Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kantor Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan)
Muhamad Risalatul Ash Shidiq (2017) | Skripsi | Akuntansi , Manajemen
Bagikan
Ringkasan
Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pemberian pelayanan publik di Kecamatan Kuningan merupakan sebuah pencapaian yang diharapkan agar seluruh proses berjalan dengan yang diharapkan. Karena adanya temuan dari INSPEKTORAT Kabupaten Kuningan terkait Pemeriksaan Reguler, Kecamatan Kuningan berusaha menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sebagai upaya untuk pemecahan masalah pelanggaran di Kecamatan Kuningan. Kantor Kecamatan Kuningan berinovasi membuat kebijakan sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak lanjut rekomendasi yang diberikan INSPEKTORAT serta penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Kuningan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya meningkatkan pelayanan publik Tindak lanjut rekomendasi yang diberikan INSPEKTORAT adalah mewujudkan konsep good governance seperti partisipasi masyarakat, responsif, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta visi stratejik. Dengan penerapan kebijakan tersebut Kantor Kecamatan Kuningan telah menerapkan prinsip-prinsip good governace dalam melakukan tugas dan fungsinya. Diharapkan dengan pengelolaan seperti yang diterapkan Kantor Kecamatan Kuningan, dapat direplikasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia. Kata Kunci: Penerapan Prinsip Good Governance, Kepuasan Pelayanan Publik.
Ringkasan Alternatif
Applying good governance principles for grant funding maintenance is an expected achievement so that all the processes run in a way that we expected. Since BPK (The Audit Board of Indonesia) found something related to grant funding, Bandung government tried to work on the recommendation given by them and on the appliance of good governance principles in grant funding maintenance. The act on BPK's recommendation includes grant funding allocation through online media "Sabilulungan" which create good governance concepts like participation, responsiveness, transparency, accountability, equity, efficiency and effectiveness, strategic vision . By that policy, Bandung is considered to have applied good governance principles for grant funding maintenance. The maintenance accomplished by Bandung Government is expected to be replicated by either the central government or regional government in Indonesia. Keywords: Appliance of Good Governance Principles, Public Service Satisfaction.