Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan, menjadi sangat penting karena jumlah dana desa yang berasal dari negara tidaklah kecil, sehingga potensi untuk saling mengatur dana desa serta terjadinya tingkat risiko pengelolaan dana desa cukup signifikan. Oleh karena itu dibutuhkan pihak yang berperan dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan kredibilitas laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa dan untuk meminimalisir tingkat risiko yang mungkin terjadi, yaitu Inspektorat Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Garut dan mengetahui proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Garut terhadap pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang ditempuh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan Kondisi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Garut masih memiliki banyak kendala dan permasalahan yang belum teratasi. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari 4 tahap yaitu, Tahap Perencanaan Pengawasan; Tahap Pelaksanaan Pengawasan; Tahap Pelaporan Hasil Pengawasan; dan Tahap Pemantauan dan Tindak Lanjut Pengawasan. Dalam 4 Tahapan tersebut banyak kendala yang dihadapi Inspektorat terutama dalam kualitas SDM dan ketidaksesuaian SOP. Saran yang diberikan peneliti kepada Pihak Inspektorat adalah melakukan pelatihan dan seminar mengenai pengelolaan keuangan desa bagi Aparatur Perangkat Desa, meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pendidikan dan latihan pengembangan profesi, serta memrekrut SDM diluar wilayah Kabupaten Garut dan Melakukan analisis ulang Standar Operasional. Kata Kunci: Pengawasan, Pengelolaan Keuangan Desa, Inspektorat Daerah.

The Accountability and Transparancy of Financial Management in Villages is a crucial thing to achieve. The amount of village funds derived from the state in not small, so the potential for mutual governance of village funds and the occurrence of village fund risk management risks are significant. Therefore a third parties’s role, namely Regional Inspectorate, is necessary to oversight village financial management so it improve the credibility and accountability reports from the village government and also to minimize the level of risk that may occur. This study aims to describe the condition of village financial management in Garut Regency and to understand the process of implementation of supervision conducted by Inspectorate of Garut Regency to the village financial management. The research method used is descriptive qualitative method which is taken through interview, observation, and documentation. The results showed that the condition of village financial management in Garut Regency still has many obstacles and problems that have not been resolved. Implementation of supervision conducted by Inspectorate on Village Financial Management consists of 4 stages namely, Stage of Supervision Planning; Implementation Stage of Supervision; Reporting Stage of Supervision Result; And Monitoring and Follow-up Stages of Monitoring. In the 4 stages, there are many obstacles faced by the Inspectorate, especially in the quality of human resources and Operating Standard non-conformity. The advice given by the researcher to the Inspectorate is to conduct training and seminar on the village financial management for the Villages Governmental Worker, amd to improve the Capacity of the Government Internal Supervisory (APIP) in education and professional development exercises, and also to recruit human resources outside the Garut regency and to re-analyze the Operational Standard . Keywords: Supervision, Villages Financial Management,Regional Inspectorate.

http://digilib.polban.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptppolban-gdl-putrithali-7380