ABSTRAK Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah yang berasal dari masyarakat, hasil penerimaan tersebut akan digunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Dinas Pendapatan Daerah adalah organisasi pemerintah yang diberikan kewenangan untuk memunggut pendapatan daerah. Pajak yang disetorkan wajib pajak adalah berupa uang tunai, uang tunai merupakan bagian dari kas yang mudah diselewengkan. Oleh karena itu, penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor diperlukan suatu pengendalian. Pengendalian meliputi rencana organisasi, metode,dan ketentuan yang terkoordinasi yang bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, mendapatkan keandalan data akuntansi, dan untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian intern penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak kedaraan bermotor yang dipungut oleh Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) Wilayah XXXI (Cimahi). Suatu pengendalian dinilai memadai apabila telah memenuhi unsur-unsur pengendalian intern. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode distribusi frekuensi dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada bagian yang terlibat langsung dalam proses penerimaan pajak. Hasil kuesioner yang terkumpul dilakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS versi 12.0, kemudian hasil perhitungan kuesioner dibandingkan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan menggunakan metode distribusi komparatif. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, secara garis besar pengendalian intern penerimaan pendapatan dari pajak yang diterapkan oleh Dinas dinilai memadai, hal ini dilihat dengan terpenuhinya unsur-unsur pengendalian intern. Akan tetapi, masih ada beberapa kelemahan yang dinilai dapat menimbulkan penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pegawai.

ABSTRAK Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah yang berasal dari masyarakat, hasil penerimaan tersebut akan digunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Dinas Pendapatan Daerah adalah organisasi pemerintah yang diberikan kewenangan untuk memunggut pendapatan daerah. Pajak yang disetorkan wajib pajak adalah berupa uang tunai, uang tunai merupakan bagian dari kas yang mudah diselewengkan. Oleh karena itu, penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor diperlukan suatu pengendalian. Pengendalian meliputi rencana organisasi, metode,dan ketentuan yang terkoordinasi yang bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, mendapatkan keandalan data akuntansi, dan untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian intern penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak kedaraan bermotor yang dipungut oleh Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) Wilayah XXXI (Cimahi). Suatu pengendalian dinilai memadai apabila telah memenuhi unsur-unsur pengendalian intern. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode distribusi frekuensi dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada bagian yang terlibat langsung dalam proses penerimaan pajak. Hasil kuesioner yang terkumpul dilakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS versi 12.0, kemudian hasil perhitungan kuesioner dibandingkan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan menggunakan metode distribusi komparatif. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, secara garis besar pengendalian intern penerimaan pendapatan dari pajak yang diterapkan oleh Dinas dinilai memadai, hal ini dilihat dengan terpenuhinya unsur-unsur pengendalian intern. Akan tetapi, masih ada beberapa kelemahan yang dinilai dapat menimbulkan penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pegawai.

http://digilib.polban.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptppolban-gdl-s1-2006-raninurmin-2154