Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Hubungan Sistem Pengendalian Intern Barang Milik Daerah dengan Ketaatan Pengamanan Barang Milik Daerah Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat)
Desy Mulyasari (2017) | Skripsi | Akuntansi , Manajemen
Bagikan
Ringkasan
Latar belakang penelitian ini diperoleh berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012 yang menunjukan adanya 1.427 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 1.871 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,17 triliun. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK di tiap-tiap Laporan Hasil Pemeriksaan antara lain menyusun kebijakan kapitalisasi aset tetap dan pengamanan aset melalui bukti kepemilikan. Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya, hibah, sumbangan, perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, putusan pengadilan dan perolehan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara Sistem Pengendalian Intern Barang Milik Daerah dengan Ketaatan Pengamanan Barang Milik Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei (deskriptif). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada 60 responden pada 32 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melakukan pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah seperti Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu. Data yang diperoleh diolah menggunakan software SPSS (Statistical Product for Social Science) versi 20.0. Dari hasil analisis data yang dilakukan, diporelah kesimpulan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan sistem pengendalian intern atas kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dan telah menaati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern, Pengamanan BMD, Permendagri 17/2007.
Ringkasan Alternatif
The background of this study were obtained by Overview II Semester Examination Results 2012 that showed the presence of 1,427 cases of weakness of the internal control system (SPI) and 1,871 cases of non-compliance with statutory provisions amounting to Rp1, 17 trillion. Local governments are expected to make improvements to follow up on BPK at each Audit Reports include fixed asset capitalization policy making and safeguarding assets through proof of ownership. Barang Milik Daerah (BMD) are goods that originated or purchased with funds sourced from the budget or giving donations, gifts, donations, endowments grants, govermental, thirdy party liability and other donations. The purpose of this research is to know how big the remedy BMD internal control system related to commpliance with BMD security according to Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. This research was conducted with case study method (descriptive. The collection is done by distributing questionnaires to 60 responden at 32 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat staff associated with BMD security activities such as Pengurus Barang and Pengurus Barang Pembantu. The data obtained were processed using SPSS Software version 20.0 From the results of data analysis, we concluded that Pemerintah Provinsi Jawa Barat has implemented internal control system of security activities and has to obey Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Keywords: Internal Control System, BMD security, Permendagri 17/2007.
Sumber
Judul Serupa
- PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH (Studi Kasus pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat)
- Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat)