Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Impelementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi
Eko Andri Yanto NIM. (2014) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Salah satu pelaksanaan e-Government di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi adalah menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu electronic Kartu Tanda Penduduk atau e-KTP. Pelaksanaan kebijakan e-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dirasakan belum cukup maksimal, sehingga peneliti mencoba menganalisis dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Maksud dan tujuan peneliti adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.Teori yang digunakan untuk mendukung dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III, terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, studi lapangan dan observasi serta dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik purposive.Hasil dari Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah cukup efektif tetapi belum maksimal. Komunikasi yang dilakukan telah cukup maksimal tetapi warga memiliki kendala yang berupa waktu untuk melakukan perekaman e-KTP. Sumber daya aparatur yang kurang optimal dalam mengatasi kendala/masalah yang terjadi pada peralatan perekaman e-KTP, Pemberian pendidikan/diklat kepada para aparatur pelaksana, kerusakan yang terjadi pada hardware dan software alat perekaman, jumlah peralatan peralatan yang masih kurang. Sehingga dari beberapa masalah/kendala tersebut mengakibatkan hasil dari implementasi e-KTP cukup efektif tetapi belum maksimal.
Ringkasan Alternatif
One of the implementation of e-Government in the Kecamatan Cimahi Tengah Cimahi City is implementing a system of population-based information technology is electronic identity cards or e-ID card. Implementation of e-ID card policy in the Kecamatan Cimahi Tengah Cimahi City felt not quite maximum, so the researchers tried to analyze in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structures. The intent and purpose of research is to investigate the implementation of e-ID card policy in the Kecamatan Cimahi Tengah Cimahi City.Theories used to support in this research is the theory of policy implementation Edward III, consisting of four indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method used is descriptive method with the approach used a qualitative approach. Techniques of data collection in this study was through the study of literature, field studies and observations and by conducting interviews and documentation. Determination techniques used by the researchers is to use a purposive technique.Results of research and discussion shows that the implementation of e-ID card policy in the Kecamatan Cimahi Tengah Cimahi Cityquite effective but not maximized. Communications made up but has enough people have time constraints in the form of e-ID card recording. Personnel resources are less than optimal in overcoming obstacles / problems that occur in e-KTP recording equipment, provision of education / training to the executive officers, the damage to the recording hardware and software tools, the amount of equipment that is still lacking equipment. So from some of the problems / obstacles that lead to the result of the implementation of e-ID card is quite effective but not maximized.