Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Implementasi Good Governance Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)
Abdul Nasir (2019) | Skripsi | Akuntansi , Manajemen
Bagikan
Ringkasan
Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sejak tahun 2012-2015 mendapatkan nilai C, sedangkan pada tahun 2016 mendapatkan CC dan mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Hal ini menunjukan bahwa akuntabilitas kinerja masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi good governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bandung Barat. Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang bertujuan agar pemerintah mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. SPIP adalah tindakan yang terintegrasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. AKIP yaitu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan amanahnya. Penelitian ini menggunakan metode eksplanasi pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purpossive sampling dengan jumlah 125 sampel yang tersebar ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner serta diolah melalui software SPSS Statistic versi 23 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi good governance, SPIP, dan AKIP termasuk dalam kategori baik. Pengaruh implementasi good governance dan SPIP terhadap AKIP adalah signifikan sebesar 50% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Peningkatan AKIP dapat didorong dengan adanya kebijakan khusus mengenai good governance dan SPIP secara berjenjang dan berkelanjutan. Kata kunci: Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Ringkasan Alternatif
Accountability Evaluation Results Report of West Bandung Regency Government Agencies (LAKIP) from 2012-2015 got a C value, while in 2016 it got CC and experienced an increase but not significant. This shows that performance accountability is still not optimal. This study aims to determine the effect of good governance implementation and the Government Internal Control System (SPIP) on Performance Accountability of Government Agencies (AKIP) in West Bandung Regency. Good governance is good governance that aims to enable the government to improve services to the community. SPIP is an integrated action to provide adequate confidence in achieving organizational goals. AKIP is an instrument that can be used to measure the success of a government agency in carrying out its mandate. This study uses a quantitative approach explanatory method. The sampling technique uses purposive sampling with a total of 125 samples spread throughout the Regional Device Organizations. Data collection was done by questionnaire and processed through SPSS Statistic version 23 software using multiple linear regression analysis. Based on the results of research, the implementation of good governance, SPIP, and AKIP are included in the excellent category. The effect of the implementation of good governance and SPIP on AKIP is significant at 50% and the rest is influenced by other factors not examined. AKIP improvement can be encouraged by the existence of special policies regarding good governance and SPIP in a tiered and sustainable manner. Keywords: Good Governance, Government Internal Control System (SPIP), Government Agency Performance Accountability (AKIP).