Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Implementasi Kebijakan E-Government Tentang Bursa Kerja Online (Bkol) Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Yogi Yolanda Melta NIM. (2018) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Kebijakan Bursa Kerja Online merupakan sebuah inovasi mengenai informasi ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, tujuan diimplementasikan kebijakan Bursa Kerja Online yaitu sebagai sarana untuk dapat memfasilitasi pencari kerja dan calon pengguna tenaga kerja untuk memperoleh informasi kesempatan kerja di Kota Bandung, Namum pada kenyataannya masih terdapat beberapa permaslahan yang menghambat seperti Komunikasi yang kurang antara aparatur dengan masyrakat yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai Bursa Kerja Online, kurangnya sumberdaya informasi seingga menyebabkan website Bursa Kerja Online kurang update dan pada struktur birokrasi dimana pembagian tanggung jawab yang belum merata. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III dimana, keberhasilan pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan meliputi sudi pustaka, studi lapangan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Informasi yang peneliti ambil aparatur seksi informasi pasar kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan menggunakan teknik purposive dan masyarakat pencari kerja Kota Bandung dengan menggunakan teknik acidental. Uji keabsahan data menggunakan tringulasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan Bursa Kerja Online Belum Berjalan Optimal. Dilihat dari Komunikasi sudah berjalan namun penyampain informasi masih belum begitu jelas. Dilihat dari sumber daya sudah berjalan namun masih ada permasalahan yaitu kurang update nya informasi. Dilihat dari Disposisi sudah berjalan karena karena tingkat kepatuhan aparatur tinggi. Dilihat dari Struktur Birokrasi sudah brjalan namun masih ada permaslahan yaitu kurangnya pembagian tanggung jawab.
Ringkasan Alternatif
The Online Job Market are inovation concerning about employement information issued by the Office of Manpower of Bandung City. The purpose of implementing the Online Job Market Policy is to facilitate the job seekers and the prospective labor users to obtain the job opportunity information in the City of Bandung, but in reality there are still some obstacles that hamper such as communication thatis lacking between the apparatus and the community which caused the public ignorance about the Online Job Market due to the lack of information, causing the online job market website become less updated and on the bureaucratic structure where the division of responsibilities is not evenly distributed. The theory used in policy implementation is based on the work of George C. Edwards III, and its success of implementing policy is influenced by various factors such as communication, resources, disposition and bureaucratic structures.The methods used by the researcher is the descriptive method with a qualitative approach. The various approaches for the data collection used in this assignment include; field studies, observations, qualitative interviews, and documentation. The aim of the researcher is to acquire information on the labour market through Bandung City Manpower Office by using specific techniques and access the job seeker community through these techniques. Data triangulation will test the validity of the data collected in the research.The results of the study show that the implementation of policies by the Online Job Market has not been optimal. Different methods of communication have been set in place, but the information is still not clear. Judging from the resources already in motion, there are still problems, namely lack of information update. Judging from the Disposition it has been running because of the high level of compliance. Judging from the Bureaucratic Structure it has been running although there is still a problem, which is predominantly a lack of division of responsibilities