Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Implementasi Kebijakan E-KTP Di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon
Fajar Mutaqin NIM. (2012) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Permasalahan yang sering terjadinya dalam kependudukan yaitu duplikasi data seseorang, atau istilah lainnya KTP ganda yang dapat memicu timbulnya masalah terutama pada saat adanya Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan masalah lainnya adalah kesalahan dalam pendataan kependudukan (sensus penduduk) yang berdampak pada salah sasaran dalam pengambilan kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun manfaat dari implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya tertib data base kependudukan sesuai dengan amanat UU No 23 tahun 2006, setiap warga memiliki Nomor Induk Kependudukan yang berlaku secara Nasional. Teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III. Teori Edward III dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, studi lapangan dan observasi serta dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode sampling purposive. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi KTP yang selama ini dilakukan kurang efektif dan sering bermasalah terutama pada saat adanya PILKADA karena banyak ditemukan KTP ganda Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas kependudukan, masalah lainnya adalah proses yang cukup lama karena keterbatasan peralatan yang tersedia dan tenaga ahli yang dimiliki. Selain itu, komunikasi antara aparatur dengan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Menghadapi kendala tersebut, maka Kantor Kecamatan Karang sembung Kabupaten harus melakukan penyuluhan-penyuluhan sampai tingkat RT sehingga kebijakan e-KTP dapat terlaksana dengan baik, merekrut tenaga ahli untuk menjaga sistem data base sehingga tetap aman dan termanage dengan baik, perbaikan birokrasi dalam proses pembuatan e-KTP, serta memperbaiki komunikas antara aparatur di Kantor Kecamatan Karang Sembung Kabupaten Cirebon sebagai penunjang terlaksananya kebijakan e-KTP dengan baik dan diharapkan tidak ada lagi warga yang memiliki identitas ganda.
Ringkasan Alternatif
The problems that the frequent occurrence in the population data duplication person, double ID card or other terms that can lead to problems, especially when the local elections (Election) and the other problem is an error in the collection of population (census), which affects one target in the decision poverty reduction policies undertaken by the government. The benefits of e-KTP card policy implementation in the District Karangsembung Cirebon regency is orderly realization of a data base of population in accordance with the mandate of Law No. 23 of 2006, every citizen has a valid Identification Number Population nationally. Theory used in the preparation of this research is the theory of implementation of the policy of Edward III. The theory of Edward III in the preparation of this study consisted of four indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method used is descriptive method with qualitative approach to the approach used. Data collection techniques in the study was conducted through literature studies, field studies and non-participant observation and by conducting interviews and documentation. The data was collected using purposive sampling method. Based on the results of this research is that the implementation of ID cards that had been made less effective and often problematic, especially when the Election because many found multiple ID cards obstacle faced is the lack of public awareness of the importance of the identity of the population, the other issue is a long process because of the limitations of the equipment available and experts held. In addition, communication between officials with the public has not fully come to fruition. Faced with these constraints, the Office of the District of Karang Sembung Cirebon must perform counseling's to the neighborhood level so that policy can be e-KTP card performing as well, recruit experts to maintain a data base system so that it remains safe and well-controlled, improvement of bureaucracy in the process of making e-KTP card, and improve communication between officials between officials in the Office of the District of Karang Sembung Cirebon as supporting the implementation of e-KTP card policy well and it is expected that no more people have multiple identities.