Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Implementasi Kebijakan E-Procurement Dalam Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
Valentino Hehanussa NIM. (2012) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Permasalahan dalam implementasi kebijakan E-Procurement adalah sumber daya dimana masih terdapatnya pegawai yang kurang memiliki kompentesi khususnya mengenai teknologi informasi. Pada permasalahan disposisi yaitu kurang berkomitmen dan kejujuran pada proses tender yang dilaksanakan oleh LPSE. Permasalahan berikutnya yaitu pada struktur organisasi yaitu terdapat beberapa aspek yang memang belum ada posedur konkrit khususnya mengenai e-purchasing. Hal tersebut diperparah dengan kesalahan komunikasi baik itu antar lembaga ataupun antar pelaksana kebijakan E-Procurement. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang terdiri dari communication, resources, dispositions dan bureaucratic structure. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakuakan dengan cara studi pustaka, studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara serta dokumentasi. Penarikan informan dalam peelitian ini menggunkan metode sampel jenuh. Adapun informan ini terdiri atas aparatur LPSE dan peserta tender. Hasil penelitian ditinjau dari komponen communication masih terdapat misscomunication. Kelemahan komunikasi ini mengakibatkan belum tercapainya transparansi khususnya dalam penentuan pemenang tender. Ditinjau dari komponen resources, masih memiliki keterbatasan sumber daya, khususnya sumber daya manusianya, yang berdampak kurang optimalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang ditandai antara lain belum terbentuknya pola evaluasi, pelaporan dan pengawasan yang belum menjamin kontinuitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Ditinjau dari komponen dispositions, komponen ini masih jauh dari harapan di keluarkannya kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik, masih diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang maksimal. Ditinjau dari komponen bureaucratic structure, masih belum sinkron antara yang telah ditetapkan dengan yang dilaksanakan. Saran dalam penelitian ini yaitu LPSE supaya membenahi pola komunikasi dengan melakukan pembeharuan sisitem komunikasi kebijakan, baik itu pola komunikasi kebijakan dengan peserta tender, masyarakat, antar lembaga pemerintah dan antar pegawai, kemudian juga melakukan pelatihan/ bimbingan teknik secara kontinu dalam meningkatkan kompetensi pegawai, LPSE agar lebih berhati-hati dalam faktor disposisi yang meliputi, pengangkatan birokrasi dan insentif pada pegawai serta diperlukan SOP yang lebih kompleks dan dapat memberikan kejelasan terhadap beberapa aktivitas kebijakan.
Ringkasan Alternatif
Problems in E-Procurement policy implementation is a resource which is still the presence of an employee who has less competence especially about information technology. At issue is the disposition and honesty are less committed to the tender process undertaken by LPSE. The next major issue is the organizational structure that is there are some aspects that I have found no concrete posedur particularly on e-purchasing. This is compounded by either a communication error between agencies or between implementing E-Procurement policy. Theory used in this study using the theory advanced by Edward III which consists of communication, resources, dispositions and bureaucratic structure. The method used is descriptive method with qualitative approach. Data collection techniques dilakuakan by book study, field study consisted of observations and interviews, and documentation. Withdrawal of informants in this peelitian use the method of saturated samples. The analysis unit consists of LPSE officials and bidders. The results in terms of communication components are still there misscomunication. The weakness of this communication has not resulted in the achievement of transparency, especially in the determination of the winning bidder. Viewed from the component resources, still has limited resources, especially human resources, which affects less optimal implementation of the procurement of goods and services, among others, have characterized the pattern formation evaluation, reporting and monitoring can not guarantee continuity, transparency and accountability in the management of funds. Viewed from component dispositions, when referring to the objectives of the procurement of goods/services, this component is still far from expectations in keluarkannya the procurement of goods/services electronically, still required a maximum of transparency and accountability. Judging from the bureaucratic structure of components, is still not in sync between that has been established with the place. Suggestions in this research is to fix the communication patterns LPSE by pembeharuan policy communication systems, whether the pattern of policy communication with bidders, community, inter-agency or inter-governmental employees, and also conduct training / coaching techniques in a continuously improving employee competence, LPSE to be more careful in the disposition of factors which include, removal of bureaucratic and incentives to employees as well as the necessary standard operating procedures that are more complex and may shed light on some of the activities of procurement policy.