Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Implementasi Kebijakan Electronic Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang
Nurhasanah NIM. (2012) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Electronic Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) adalah sistem yg terintegrasi untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan berupa electronic Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, dalam pelaksanaanya e-KTP ini mempunyai kendala seperti kurangnya komunikasi yang jelas dari Disdukcapil kepada masyarakat menyebabkan masih banyaknya yang mengajukan permohonan KTP manual, sumber daya staff pelaksana kebijakan kurang memahami bagaimana mengoperasikan perangkat keras, hanya beberapa bagian yang hanya memahami dan mengoperasikan perangkat keras (hardware). Ketiga, sikap pelaksana dalam proses perekaman data electronic Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) terkadang menunjukkan sikap tidak ramah kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak nyaman. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementing public policy atau implementasi kebijakan publik dari George Edwards III yang mengemukakan bahwa yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, studi lapangan, dan observasi serta dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dan masyarakat dengan menggunakan teknik purposive. Berdasarkan hasil peneltian menunjukan bahwa implementasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dalam proses komunikasi yang disampaikan aparatur tidak berbelit-belit walaupun disisi lain proses pencetakan e-KTP lama maka penilainnya cukup baik. Sumber daya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang belum baik, hal ini disebabkan kurangnya sumber daya staff dalam penanganan proses perekaman data serta kurangnya keahlian dalam mengoperasikan perangkat keras. Disposition di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang cukup baik, hal ini dapat terlihat dari aparatur pelaksana kebijakan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bureaucratic structure di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang cukup baik dan berjalan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan demikian implementasi kebijakan electronic Kartu Tanda Penduduk cukup baik.
Ringkasan Alternatif
Electronic Identification Card (e-KTP) is a system to provide integrated services that an administrative settlement in the form of electronic Government in the service of population and civil registration in implementation of Sumedang, e-KTP has an obstacle such as a lack of clear communication from the Disdukcapil to the community led to a large number still apply manual e-KTP staff resources, policy implementers understand how to operate less hardware, only a few parts that only understand and operate the hardware (hardware). Third, the attitude in the process of implementing electronic data recording Identification Card (e-KTP) indicating attitudes sometimes unfriendly to the community so that community feel uncomfortable. The theory used in this research is the theory of implementing public policy of George III who argued that Edwards who was instrumental in achieving the success of an implementation of policies affected by communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Intent and purpose of this study was to determine and analyze the communication, resources, disposition, and the bureaucratic structure in the Department of Population and Civil Registration District Sumedang. The method in this research uses qualitative methods with a descriptive approach. Engineering collection conducted in research is through study, library, field studies and observations as well as by conducting interviews and documentation. Informant in this research is the residency Service apparatus and civil registration and community Sumedang by using a purposive technique. Based on the results of the research showed that the implementation of the e-KTP policy at the service of the population and civil registration in the communication process Sumedang delivered apparatus not convoluted though on the other hand the process of printing an e-KTP old so pretty well. Resources in the service of population and civil registration had either Sumedang, this is due to the lack of staff resources in handling the process of recording data and lack of expertise in operating hardware. Disposition in Residency Service and civil registration Sumedang is good enough, it can be seen from the implementing agencies implement policies and duty functions respectively. Bureaucratic structure at the service of the population and civil registration Sumedang well enough to walk according to his field and respectively.