Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Seqa (RUSUNAWA)
Randy Fauzia Ikhsandi NIM. (2017) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Cimahi sebagai Kota yang padat penduduk memiliki permasalahan perumahan layak khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Kota Cimahi sudah memiliki tiga Rusunawa yang berlokasi di Leuwigajah, Cigugur Tengah dan Melong dan memiliki Perda khusus yang mengatur tentang pengelolaan Rusunawa yaitu Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), tetapi pada kenyataannya implementasi akan Perda tersebut belum sepenuhnya berhasil dikarenakan banyak terjadi permasalahan di lapangan seperti masalah komunikasi, sumberdaya, sikap aparatur dan struktur birokrasi yang menghambat akan keberhasilan Implementasi Perda tersebut. Studi mengenai implementasi kebijakan ini mengacu pada teori Implementasi kebijakan menurut Edward III dimana, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dilihat berdasarkan pada komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan Rusunawa di Kota Cimahi maka penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka, observasi pada lokasi penelitian yaitu di Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi, UPTD Rusunawa dan Rusunawa dan melakukan wawancara terhadap 15 narasumber sebagai perwakilan penghuni Rusunawa Leuwigajah juga 6 narasumber dari aparatur pelaksana kebijakan.Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata. Penelitian dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang implemenrasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rusunawa Leuwigajah, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah di Rusunawa Leuwigajah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perda ini masih terdapat banyak permasalahan yang terjadi di lapangan, dari segi komunikasi yaitu penyampaian informasi, sumberdaya manusia, sumberdaya fasilitas, insentif dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Perda ini belum berjalan optimal.
Ringkasan Alternatif
Cimahi as a densely populated cities have got a same problem̉s decent housing for low-income communities. To solve these problems Cimahi City have three Rusunawa located in Leuwigajah, Cigugur Tengah dan Melong and have regional regulation governing the management of Rusunawa and the name is Regional Regulation of Cimahi City Number 9 year 2004 about Management of simple Flats Rent (Rusunawa), but at fact implementation of the regulation will not fully successful due Many problems occurred in the field such as communication problems , resources , disposition and Bureaucratic Structure That would hamper the success of the regulation of Implementation. Study on the implementation of this policy refers to the policy implementation theory according to which Edward III, the successful implementation of the policy views based on communication, resources, disposition and bureaucratic structures. To see the successful implementation of the policy Management of simple Flats Rent in the city of Cimahi, the research was conducted based on literature study and conduct interviews with 15 speakers as representative of the occupant are also three sources of apparatus implementing the policy. The research method used is a qualitative approach Namely researchers describe and analyze the data that is done by collecting data based on the state of the Real . The study is intended to review the policy implemenrasi about Gives Overview Regional Regulation of Cimahi about Rusunawa Leuwigajah , as well as describing a concept That respect with problem in the Rusunawa Leuwigajah . Conclusion of research shown the implementation of regional regulation policy doesn̉̉t operated optimally. It̉s seen from the some aspects that aren̉t operated optimally from communication, staf, facilities and bureaucratic structure.