Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Izin Penggantian Biaya Cetak Peta (Studi Tentang Izin Mengubah Bangunan Hotel Di Kota Bandung)
Ayu Dwi Juliani NIM. (2018) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Pelanggaran pembangunan gedung hotel yang terjadi di Kota Bandung dilakukan oleh pegusaha hotel karena kurangnya pengawasan saat pembangunan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bagian pelayanan perizinan izin mendirikan bangunan bagian A1. Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan berdasarkan teori Van Metter Van Horn (1975-447), mengatakan hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakter instansi sebagai pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, disposisi,lingkungan ekonomi,sosial, dan politik. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. sedangkan teknik penentuan informan, yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik penentuan informan secara purposive, yang ditujukan kepada aparatur, sedangkan kepada pemilik pembangunan gedung hotel menggunakan accidental.Hasil penelitian, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dalam pengawasan pembangunan gedung hotel belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena masih terjadi pelanggaran yang dilakukan para pengusaha hotel. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menambah aparatur dan harus lebih tegas dalam pengawasan agar tidak hanya Dinas Tata Kota saja yang melakukan pengawasan namun harus adanya pertanggung jawaban dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bukan hanya bertugas menerbitkan perizinan pembangunan saja.
Ringkasan Alternatif
The violation of the construction of hotel buildings that occurred in the city of Bandung was carried out by hotel entrepreneurs because of the lack of supervision during construction by the capital investment agency and the one-stop integrated service for licensing services for building permits to build part A1.The theory used in this research is policy implementation theory based on Van Metter Van Horn's (1975-447) theory, which states that it can influence the success of a policy implementation, namely policy measures and objectives, policy sources, character of agencies as implementers, communication between implementing organizations , disposition, economic, social and political environment. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach, to obtain the necessary data, researchers use interview, observation, literature study, and documentation techniques. While the technique of determining the informant, which is used by researchers is the purposive determination of informants, which is aimed at the apparatus, while the owner of the hotel building uses accidental. Based on the results of the study, the performance of the Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bandung City in implementing the policy of regional regulation number 12 of 2011 concerning the Implementation of Building Permit Levies and Retribution on Print Fees for Maps in the supervision of the construction of hotel buildings has not proceeded as expected because it still occurs violations committed by hoteliers. Implementation of Policy Regional Regulation Number 12 of 2011 concerning the Implementation of Building Permit Levies and Retribution on Map Printing Costs. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bandung City must add to the apparatus and must be more assertive in supervision so that not only the Dinas Tata Kota conducts supervision but must be held accountable by the Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu not only in charge of issuing development permits.