Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Cimahi)
Yuni Dwi Indriyani NIM. (2012) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Peraturan Daerah Nomor 27 Seri C Tahun 2003 tentang SIUP menjabarkan tentang kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha dagang untuk memiliki surat izin usaha dagang agar terlindungnya usaha dagang yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur, dan terbuka. Selain itu pembuatan SIUP ditujukan untuk membina dunia UMKM. Mahalnya biayanya pembuatan IMB menjadi faktor penghambat pembuatan SIUP oleh kerena itu Pemerintah Kota Cimahi menggratiskan perizinan SIUP. Kendala setelah digratiskan SIUP adalah ketidaktahuan masyarakat tentang kebijakan pemerintah tersebut. Teori yang digunakan adalah teori yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan peraturan daerah yang dikemukan oleh Edward III dalam bukunya Implementing Public Polic. Edward III mengatakan indikator yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan, meliputi Communication, Resourcrces, Dispositions, dan Bureacratic Structure. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti dalam menentukan informan menggunakan teknik Sampling Purposive yang terdiri dari 4 aparatur KPPT Kota Cimahi dan 5 pelaku UMKM yang belum mempunyai SIUP dan 4 pelaku UMKM yang telah mempunyai SIUP dikarenakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, Communication Aparatur KPPT Kota Cimahi dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berjalan belum cukup efektif dilihat dari kurangnya sosialisasi kepada pelaku UMKM. Resources Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi berjalan kurang baik dilihat dari minimnya jumlah aparatur dan pemanfaatan sarana yang tidak maksimal. Dispositions Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi berjalan dengan baik dilihat dari terlaksananya kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan Bureaucratic Structure Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi berjalan dengan baik dilihat dari aparatur yang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam SOP.
Ringkasan Alternatif
Regional Regulation No. 27 of the Series C of 2003 on SIUP describes liabilities held by commercial businesses to have a business license so that sheltered merchant trading businesses that run their business in an orderly, honest, and open. Additionally SIUP creation intended to foster UMKM. The high cost is a limiting factor making of IMB be a limiting factor SIUP manufacture therefore eliminate licensing Cimahi Government Business License. SIUP creation by the Government because they eliminate licensing Cimahi SIUP. Constraints after a free SIUP is ignorance of the public about government policy. Theory used is the theory that affect the implementation of regulatory policy areas raised by Edward III in his book, Implementing Public polic. Edward III said indicator to determine the successful implementation of policy implementation, including Communication, Resourcrces, dispositions, and Bureacratic Structure. The method used in this study is a descriptive study using a qualitative approach. Data were collected through literature study, observation, documentation, and interviews. Researchers in determining the informant using purposive sampling technique that consists of 4 officers of KPPT Cimahi and 5 UMKM who do not have the SIUP and 4 UMKM that already have SIUP due in accordance with the needs and goals of the study. Based on this research, Communication apparatus KPPT Cimahi with actors UMKM have not been effective enough to be seen from the lack of outreach to UMKM. Resources of Implementation Bylaw in UMKM development in Cimahi unfavorable views of the minimal number of apparatus and the use of means that are not optimal. Dispositions of Implementation Bylaw in UMKM development in Cimahi good views of the implementation of the policy in accordance with applicable regulations. While Bureaucratic Structure Business of Implementation Bylaw in UMKM development in Cimahi good views of the apparatus that has been performing its duties in accordance with their duties and functions listed in the SOP.