Perda Jabar No. 1/2008 merupakan suatu peraturan yang mengatur proses pengendalian pemanfaatan ruang KBU. Perda KBU mempunyai tujuan untuk mengembalikan kondisi fungsi hidroologis di KBU yang sudah mencapai kondisi kritis dan sangat kritis. KBU meliputi10 (sepuluh) Kecamatan di Kota Bandung, 2 (dua) Kecamatan di Kota Cimahi, 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dan3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Bandung. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah terdapatnya alih fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan isi Perda KBU. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III. Edward III mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti dalam menentukan informan menggunakan teknik purposive.Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kendala-kendala yang menyebabkan belum berjalannya implementasi kebijakan Perda Jabar No. 1/2008 denganefektifadalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi dari aparatur kepada masyarakat mengenai tata cara dan prosedur pemanfaatan ruang KBU belum disampaikan secara jelas. Sumber daya aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas masih belum memadai seperti kurangnya jumlah aparatur dan sarana serta prasarana dalam proses pemanfaatan ruang KBU. Disposisi berupa insentif belum tersedia bagi aparatur maupun masyarakat yang mendukung jalannya perda KBU. Struktur birokrasi yang mendukung dalam proses pemanfaatan ruang KBU sudah berajalan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Regulation No. Jabar. 1/2008 is a rule that governs the process of controlling land use KBU. Regulation KBU has the objective to restore function in KBU hidroologis that has reached a critical and extremely critical condition. KBU meliputi10 (ten) in Bandung District, 2 (two) sub in Cimahi, 6 (six) in the District of West Bandung regency and3 (three) district in Bandung regency. A primary issue in this study is the presence of the conversion of the building that does not comply with the legislative text KBU.The theory used in this study is the theory of policy implementation from Edward III. Edward III said that the factors that influence policy implementation consists of communication, resources, disposition and bureaucratic structures.The method used in this study uses descriptive method with qualitative approach.Data were collected through a literature review, observation, documentation, and interviews.Researchers in determining the informant using purposive.Based on this research, that the constraints that led to the passage of policy implementation have Jabar Regulation No. 1/2008 denganefektifadalah communication, resources, disposition and bureaucratic structures. Communications of the apparatus to the public on the procedures and procedures KBU space utilization yet be clear. Personnel resources both in quality and quantity are not sufficient as the lack of personnel and facilities and infrastructure in the KBU space utilization. Disposition has not been available in the form of incentives for personnel and the community who support the way regulation KBU. Bureaucratic structures that support the use of space in the process in accordance with the KBU already berajalan applicable SOP.

https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-reginaviol-32586