Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PERETANAHAN (Kiosk) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PERTANAHAN OTA BANDUNG TAHUN 2008
DEKA ARI RIANA (2009) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Penelitian ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh adanya penggunaan pelayanan Sistem Informasi Pertanahan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi pendaftaran tanah terhadap masyarakat. Penelitian ini difokuskan sampai sejauhmana terlaksananya Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pertanahan dalam meningkatkan pelayanan publik tentang pendaftaran tanah.
Teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III. Teori Edward III dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, studi lapangan dan observasi non partisipan serta dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, informan dalam penelitian ini adalah aparatur Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan menggunakan teknik snowball dan masyarakat dengan menggunakan teknik purposive accidental.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelayanan informasi pertanahan melalui Sistem Informasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bandung sudah berjalan tetapi belum maksimal, sehingga terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Bandung tersebut yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang ahli untuk mempergunakan sarana teknologi yang tersedia guna menunjang terlaksananya implementasi Sistem Informasi Pertanahan dalam meningkatkan pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Selain itu, komunikasi antara aparatur dengan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
Menghadapi kendala tersebut, maka Kantor Pertanahan Kota Bandung seharusnya mencari dan menyaring tenaga ahli yang dapat meggunakan sarana teknologi khususnya di bidang komputerisasi. Kantor Pertanahan Kota Bandung juga harus memperbaiki komunikasi yang lebih baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara aparatur Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan masyarakat yang sedang mendaftarkan tanahnya dalam menunjang keberhasilan Sistem Informasi Pertanahan.
Ringkasan Alternatif
Penelitian ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh adanya penggunaan pelayanan Sistem Informasi Pertanahan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi pendaftaran tanah terhadap masyarakat. Penelitian ini difokuskan sampai sejauhmana terlaksananya Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pertanahan dalam meningkatkan pelayanan publik tentang pendaftaran tanah.
Teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III. Teori Edward III dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, studi lapangan dan observasi non partisipan serta dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, informan dalam penelitian ini adalah aparatur Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan menggunakan teknik snowball dan masyarakat dengan menggunakan teknik purposive accidental.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelayanan informasi pertanahan melalui Sistem Informasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bandung sudah berjalan tetapi belum maksimal, sehingga terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Bandung tersebut yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang ahli untuk mempergunakan sarana teknologi yang tersedia guna menunjang terlaksananya implementasi Sistem Informasi Pertanahan dalam meningkatkan pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Selain itu, komunikasi antara aparatur dengan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
Menghadapi kendala tersebut, maka Kantor Pertanahan Kota Bandung seharusnya mencari dan menyaring tenaga ahli yang dapat meggunakan sarana teknologi khususnya di bidang komputerisasi. Kantor Pertanahan Kota Bandung juga harus memperbaiki komunikasi yang lebih baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara aparatur Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan masyarakat yang sedang mendaftarkan tanahnya dalam menunjang keberhasilan Sistem Informasi Pertanahan.