Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Implementasi Kebijakan Tentang Sistem Informasi Billing System Di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang
Novi Aryandi Purnama K NIM. (2012) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Hubungan antara pemerintah dan masyarakat memerlukan adanya komunikasi yang harus berjalan dengan baik dan terbuka. Penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan dapat mempermudah akses antara masyarakat dengan pemerintah sehingga pelayanan dapat diberikan secara lebih efektif dan efisien. Pada prakteknya, implementasi kebijakan sistem informasi khususnya billing system pada PDAM Tirta Rangga Kabupaten Subang, saat ini masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Pemasangan Sistem informasi pembayaran pelangganyang penerapannya telah dimulai sejak tahun 2005 belum dapat dikatakan efektif, salah satu penyebabnya adalah kebijakan penerapan system informasi pembayaran pelanggan memerlukan biaya yang cukup besar dikarenakan adanya keterbatasan anggaran khusus dalam mengelolanya. Teori yang dipergunakan adalah Implementing Policy yang dikemukan oleh Edward III dalam buku Implementing Public Policy. Berdasarkan teori tersebut implementasi kebijakan terbagi kedalam empat unsur yaitu Communication, Resources, Dispositions, dan Bureaucratic Structure. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan (wawancara & observasi non partisipan).Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik penentuan informan ini adalah siapa yang diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, Communication dalam Implementasi Kebijakan Billing system di PDAM Tirta Rangga Subang kurang. Resources dalam Implementasi kebijakan Billing system di PDAM Tirta Rangga Kabupaten Subang dapat dikatakan masih kurang. Dispositions dalam Implementasi Kebijakan e-Government melalui Billing system di PDAM Tirta Rangga Subang dapat dikatakan baik. Dan Bureaucratic Strukture dalam Implementasi Billing system PDAM Tirta Rangga Subang juga dapat dikatakan cukup baik, Dengan demikian implementasi kebijakan system informasi billing system di PDAM Tirta Rangga Kabupaten Subang secara umum baik, dan telah membantu PDAM dalam memberikan perubahan layanan kepada masyarakat, hal ini sebagai buah dari penggunaan e-Government yang berfungsi untuk menciptakan perubahan dalam pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat.
Ringkasan Alternatif
The relationship between government and communities need a communication which should going well and open end. Application of information technology in government agencies can facilitate access between the public and the government so the services can be provided more effectively and efficiently. In the practice, policy implementation, information systems especially billing system in PDAM TirtaRangga of Subang Regency, at this moment there are still many shortcomings that need to be repaired. Installation of Billing system application has been started since 2005 can not be said to be effective, one cause is the policy of billing information system implementation requires large costs due to the limitations of the budget specifically to manage it. The theory that applied in this research, is Implementing Policy of Edward III in the book Implementing Public Policy. Based on the theory of policy implementation is divided into four elements, namely Communication, Resources, dispositions, and Bureaucratic Structure. The method that used in this study,is descriptive research method, to describe and analyze the data which done by collecting data based on real circumstances. Techniques of data collection is doing by the literature study and field study (non participant observation and interviews). Determination informan technique using techniques purposive informant (informant based retrieval purposes). The technique of determining who the informant is to be taken as a member of the informant handed over to the consideration of the data collector in accordance with the aims and objectives of the study. Based on the result of research, communication in policy implementation of information billing system PDAM Tirta Rangga Subang lack,at. Resources in policy implementation of information billing system Tirta Rangga Subang lack,at. Dispositions in policy implementation of information billing system in PDAM Tirta Rangga of Subang regency be said to be good and Bureaucratic Structure in policy implementation billing system in PDAM Tirta Rangga Subang can also be said fairly well too, Policy implementation of information billing system in PDAM Tirta Rangga of Subang regency is generally good, and has helped PDAM in providing community changes services, this is as a result of the use of e-Government which working to create change in the service from the government to the community.