Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Implementasi Kebijakan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Spm) Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung
Reno Krisman Gea NIM. (2018) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung. Trans Metro Bandung mempunyai empat koridor yaitu koridor 1 Cibeureum-Cibiru, Koridor 2 Cicaheum-Cibeureum, Koridor 3 Cicaheum-Sarijadi, Koridor 4 Antapani-Leuwi Panjang. SPM sesuai dengan peraturan Walikota Bandung terdiri atas pengemudi bus, persyaratan teknis kendaraan, sistem pengoperasian kendaraan, pengelolaan tiket. Peraturan Kebijakan Walikota Bandung masih belum berhasil, dikarenakan pengemudi bus yang kurang memberikan informasi kepada masyarakat, dan kurangnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan tiket. Peneliti memfokuskan penelitian pada implementasi kebijakan tentang SPM pengoperasian bus Trans Metro Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Implementasi Kebijakan dari Edward III (2980 : 10 ), menurutya terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu communication, resources, dispositions,bureaucratic structure. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam pnelitian ini yaitu studi pustaka dan studi lapangan terdiri dari dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisa data terdiri dari data reduction, data display, conclution verification. Informan penelitian ditentukan dengan metode purposive yaitu Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung, accidental masyarakat pengguna Trans Metro Bandung. Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan oleh aparatur Dinas Perhubungan dilihat dari komunikasi aparatur Dinas Perhubungan masih ada kendala. Sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kota Bandung masih ada kendala. Disposisi aparatur dilihat dari keseluruhan masih ada kendala. Struktur birokrasi yang dimiliki aparatur terkait tidak ada kendala, dilihat dari adanya koordinasi yang baik antara para aparatur Dinas terkait.
Ringkasan Alternatif
Bandung mayor regulation policy no. 704 of 2008 regarding minimal service standard (SPM) of Bandung bus trans metro public transportation operation. Bandung trans metro has four corridors those are corridor 1 Cicaheum-Cibiru, corridor 2 Cicaheum-Cibeureum, corridor 3 Cicaheum-Sarijadi, and corridor 4 Antapani-Leuwi Panjang. SPM according to Bandung mayor regulation consists of bus driver, vehicle technical requirement, vehicle operating system and ticket management. Bandung mayor regulation has not been successful because of less information from bus drivers to passengers and the lack of human resource in ticket management. The researcher focuses on policy implementation regarding SPM of Bandung bus trans metro. The theory used in this research was Edward IIIÃâs (2980: 10) Policy Implementation theory, he suggested there are 4 factors that influence policy implementation; those are communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. Research method used was descriptive method by using qualitative approach. Data collection techniques used in this research were literature study and field study consisting documentation, observation and interview. Data analysis technique in this research included data reduction, data display, and conclusion verification. Research informants were determined by purposive method, they were Bandung Transportation Department apparatus and accidental Bandung Trans Metro passengers. Research result related to policy implementation by Transportation Department seen from the communication, there were still some problems. There were problems in human resource of Bandung Transportation Department as well as in apparatus dispositions. There was no problem in bureaucratic structure seen from good coordination among related Department apparatus.