Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Implementasi Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tawuran Dan Penggunaan Kendaraan Bermotor Bagi Peserta Didik Di Kabupaten Purwakarta
Egi Feri NIM. (2018) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Peraturan Bupati Purwakarta nomor 46 Tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta di Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi dari adanya tawuran dan penggunaan kendaraan oleh peserta didik di bawah umur. Namun berdasarkan observasi di lapangan, pelaksanaan penertiban penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik tersebut belum dapat berjalan secara efektif. Dilihat dari masih adanya peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah di SMPN 1 Tegalwaru. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan dari Donal S. Van Meter & Carl E. Van Horn, yang ditinjau berdasarkan Variabel Standards and Objectives, Resource, Interorganizational Communication and Enforcement Activities, Characteristicts of the implementing agenci, The Dispotition of Implementor, Economi, Social and Political Conditional. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi, studi pustaka dan wawancara. Informan penelitian ditentukan dengan metode purposive yaitu aparatur pelaksana di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, SMPN 1 Tegalwaru, dan Peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor di SMPN 1 Tegalwaru belum dapat direalisasikan secara maksimal. Dilihat dari kurangnya sumberdaya pendukung seperti aparatur pelaksana dan fasilitas umum di wilayah Tegalwaru belum tersedia. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru masih belum berjalan secara maksimal karena kurangnya aparatur pelaksana sebagai pihak kepolisian di wilayah Tegalwaru. Kondisi sosial dilingkungan kebijakan tidak sepenuhnya mendukung, dilihat dari adanya sebagian wilayah di Kecamatan Tegalwaru yang belum tersedia angkutan umum.
Ringkasan Alternatif
Regulation Purwakarta of Bupati number 46 Year 2014 on prevention and prevention of tawuran and the use of motor vehicles for participants in Purwakarta District aims to prevent and cope from the brawl and use of vehicles by minors. However, based on field observations, implementation of controlling the use of motor vehicles by these learners has not been able to run effectively. Judging from the existence of students who bring a motor vehicle to school in SMPN 1 Tegalwaru. Researchers focused this research on controlling the use of motor vehicles for students in SMPN 1 Tegalwaru. The theory used in this research is the theory of Policy Implementation of Donal S. Van Meter & Carl E. Van Horn, which are reviewed by Variables Standards and Objectives, Resource, Interorganizational Communication and Enforcement Activities, Characteristicts of the implementation of agenci, The Dispotition of Implementor, Economi, Social and Political Conditional. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques conducted in this research are observation, literature study and interview. Informant of research determined by purposive method that is the apparatus executor at Education Office of district of Purwakarta and SMPN 1 Tegalwaru, and accidental method used is to the society. The results of this study indicate that the implementation of the policy of controlling the use of motor vehicles in SMPN 1 Tegalwaru can not be realized optimally. Judging from the lack of supporting resources such as apparatus implementers and public facilities in the region Tegalwaru not yet available. Submission of information conducted by the implementers in SMPN 1 Tegalwaru still not running optimally due to lack of apparatus implementers as the police in the region Tegalwaru. Social conditions in the policy environment are not fully supportive, seen from the existence of some areas in Tegalwaru Subdistrict which is not yet available public transportation.