Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bertujuan untuk menciptakan Kabupaten Purwakarta yang bersih, nyaman, dan indah serta memberdayakan pedagang kaki lima yang ada. Kondisi yang dilihat dilapangan bahwa pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima masih belum berjalan dengan efektif dilihat dari masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang menolak untuk direlokasi. Peneliti memfokuskan penelitian pada implementasi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III dalam bukunya “Implementing Public Policy”. Menurutnya faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat ditentukan melalui communications, resources, dispositions, bureaucratic structure. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi, studi pustaka dan wawancara. Informan penelitian ditentukan dengan metode purposive yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, accidental Pedagang Kaki Lima (PKL). Hasil dari penelitian menunjukan bahwa implementasi yang dilakukan aparatur dilihat dari komunikasi yang dilakukan oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas terkait lainnya telah dilakukan secara benar sesuai dengan yang direncanakan namun belum efektif, sehingga masih banyak PKL yang belum memahami informasi dengan baik. Sumber daya yang digunakan oleh Dinas terkait belum cukup, hal ini dapat dilihat dari segi sumberdaya manusia dan fasilitas yang belum memadai. Disposisi aparatur dilihat secara keseluruhan belum baik, hal ini terlihat dari kepatuhan para PKL belum efektif bisa di lihat dari banyaknya para PKL menolak untuk direlokasi. Struktur Birokrasi yang dimiliki aparatur terkait perda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah cukup baik, dilihat dari adanya kordinasi yang baik antara dinas terkait.

District of Purwakarta regulation Number 8 2016 about regulation and empowerment to street traders aims to create a clean, comfortable, and beautiful district of Purwakarta and empower existing street traders. As the matter of field fact, that the implementation of the regulation to street traders runs ineffectively seen from the number of street traders who refuse to be relocated. Researcher focuses on the implementation of the regulation to street traders (PKL) in Pasar Rebo district of Purwakarta. The theory used in this research is theory of policy implementation by George C. Edwards III in his book entitled "Implementing Public Policy". According to George, factors affecting policy implementation can be determined through communications, resources, dispositions, bureaucratic structure. The research method used is descriptive method with qualitative approach. Data collection technique is through observation, literature study and interview. The informant of the research is determined by purposive method that is Satuan Polisi Pamong Praja and Dinas Koperasi, UMKM, Industry and Trade, accidental method is the street traders themselves (PKL). The results of the research show that the implementation of regulation seen from the communication made by the apparatus of the civil service police unit and other related officers has been done correctly in accordance with the planned, but still ineffective. Thus, there are still many street traders who have not understood the information well. The resources used by related agencies are insufficient, this can be seen in terms of human resources and facilities that have not been adequate. The disposition of the apparatus has not been good, it is seen from the number of street traders who refuse to be relocated. The structure of Peduli Pedagang Kaki Lima (PKL) is good enough, seen from the good coordination between related offices.

https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-anggamaula-39512