Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Implementasi PMK NO. 224/PMK.011/2012 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi kepada Distributor Dalam Negeri terhadap Manajeman Kas di PT Bio Farma (Persero)
Afina Aulia Nisa (2017) | Tugas Akhir | Akuntansi
Bagikan
Ringkasan
PT Bio Farma (Persero) adalah suatu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang merupakan satu-satunya produsen vaksin di Indonesia. Perusahaan BUMN ini sudah ditunjuk sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan Pasal 22 karena adanya peraturan pemerintah terbaru yang mewajibkan BUMN atau perusahaan lain yang bergerak di bidang industri farmasi sebagai Wajib Pungut PPh Pasal 22 sejak tahun 2013. Peraturan yang mengatur ditunjuknya badan usaha yang bergerak dibidang farmasi sebagai wajib pungut PPh Pasal 22 adalah PMK No. 224/PMK.011/2012. Objek pajak yang harus di pungut oleh Bio Farma adalah penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri. Fenomena yang terjadi di PT Bio Farma (Persero) adalah saat terjadinya transaksi penjualan kredit kepada distributor namun dengan jatuh tempo pembayaran yang berbeda dengan waktu penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22. Jatuh tempo pembayaran atas transaksi penjualan kredit di PT Bio Farma (Persero) adalah 60 hari sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 22 harus sudah disetorkan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Maka PT Bio Farma (Persero) harus memberi pinjaman kepada distributor untuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 agar terhindar dari sanksi keterlambatan penyetoran pajak. Karena peraturan ini baru diterbitkan, PT Bio Farma belum membuat anggaran kas piutang khusus untuk PPh Pasal 22 dan belum menetapkan sanksi untuk keterlambatan pembayaran piutang pajak dari distributor. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh simpulan bahwa PT Bio Farma sudah menerapkan PMK No. 224/PMK.011/2012 dengan baik namun belum membuat anggaran kas piutang khusus untuk PPh Pasal 22 dan belum menerapkan kebijakan penagihan piutang yang baik untuk piutang PPh Pasal 22. Kata Kunci: PT Bio Farma (Pe rsero), PMK No. 224/PMK.011/2012, Proses Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22.
Ringkasan Alternatif
PT Bio Farma (Persero) was an SOE (State owned enterprises) which is the only producer of the vaccine in Indonesia. STATE-OWNED company is already designated as Mandatory Pajak Penghasilan Pasal 22 because of the latest government regulations which require STATE or other companies engaged in the pharmaceutical industry as a Mandatory Pajak Penghasilan Pasal 22 since 2013. The governing rules that designated a business entity that engaged in pharmaceutical to become a collection mandatory of Pajak Penghasilan Pasal 22 is PMK No.. 224/PMK.011/2012. The object of the tax should be collected by Bio Farma is the sale of products to distributors in the country. Phenomena that occur in PT Bio Farma (Persero) is when the transactions are credit sales to distributors but with different payment due date to the time of remittance of Pajak Penghasilan Pasal 22. Payment due date for credit sales transactions in PT Bio Farma (Persero) is 60 days whereas Pajak Penghasilan Pasal 22 should have been deposited on the 10th of the following month. The PT Bio Farma (Persero) should give loans to distributors for the payment of Pajak Penghasilan Pasal 22 in order to avoid delays in the remittance of tax sanctions. Because of this newly published regulations, PT Bio Farma has yet to make a budget for specific receivables cash for Pajak Penghasilan Pasal 22 and have not set penalties for late payments of tax receivables from distributors. From the research that has been done, be concluded that the PT Bio Farma has been implemented PMK No.. 224/PMK.011/2012 well but has not made a special cash budget accounts receivable for Pajak Penghasilan Pasal 22 and has not apply the good policies for the collection of receivable from Pajak Penghasilan Pasal 22. From the results of research that has been done, the conclusion acquired PT Bio Farma has already implemented the FMD No. 224/FMD. 011/2011 well but have not made any cash receivables budget specifically for Pajak Penghasilan Pasal 22 and has not apply the good policies for the collection of receivable from Pajak Penghasilan Pasal 22. Keywords: PT Bio Farma (Persero), PMK No. 224/PMK.011/2012, Process of Collection and Withholding for Pajak Penghasilan Pasal 22.