Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT
(Studi Kasus di Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah Provinsi Jawa Barat)
GEMA CAHYADI (2005) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan , Ilmu Pemerintahan , Ilmu Pemerintahan , Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
E-government sebagai salah satu bentuk aplikasi sistem informasi yang dipicu oleh tiga kecendrungan yaitu isu globalisasi, kemajuan teknologi dan percepatan ekonomi. Penggunaan teknologi sistem informasi dibidang pemerintahan digunakan untuk kelancaran komunikasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat agar terjalin suatu komunikasi sistem pemerintahan yang efektif, efisien.
Kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan pelayanan publik berbasis e-Government, tidak terlepas dari beberapa komponen penting seperti sumber daya manusia, infrastruktur, kebijakan dan anggaran. Kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan e-Government sudah pada tahap Public dan Interact. Tahap Public dimana terjadi komunikasi satu arah, dari pemerintah kepada masyarakat, sedangkan pada tahap Interact dimana terjadi komunikasi dua arah atau timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pelayanan publik berbasis e-Government. Metode dalam penelitian menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara. Teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik Purposive (sampel bertujuan). Pelaksanaan wawancara tertutup dilakukan dengan Kasubid Penyajian Informasi dan Kasubid Prencanaan Sistem Informasi. Sedangakan wawancara tertulis dengan Kasubid Piranti Lunak, Kasubid Piranti Keras, dan Subag Kepegawaian.
E-Government sebagai salah satu infrastruktur penting dalam manajemen pemerintahan, merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, untuk meningkatkan kualitas aparat dan pelayanan publik terhadap masyarakat.
Pembangunan dan pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berfungsi dengan baik dan terintegrasi dengan cara meningkatkan sumber daya manusia, jaringan infrastruktur yang berfungsi dan terintegrasi, adanya kebijakan yang mendukung pembangunan dan pengembangan e-Government serta pembiayaan yang memadai dalam membagun sistem informasi. Bapesitelda sebagai integrator lebih berperan aktif dalam memberikan informasi tentang pembagunan sistem informasi ini melalui penyelenggaraan seminar-seminar, memberikan fasilitas kepada setiap SKPD atau pemerintah Kabupaten dan Kota yang membutuhkan.
Ringkasan Alternatif
E-government sebagai salah satu bentuk aplikasi sistem informasi yang dipicu oleh tiga kecendrungan yaitu isu globalisasi, kemajuan teknologi dan percepatan ekonomi. Penggunaan teknologi sistem informasi dibidang pemerintahan digunakan untuk kelancaran komunikasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat agar terjalin suatu komunikasi sistem pemerintahan yang efektif, efisien.
Kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan pelayanan publik berbasis e-Government, tidak terlepas dari beberapa komponen penting seperti sumber daya manusia, infrastruktur, kebijakan dan anggaran. Kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan e-Government sudah pada tahap Public dan Interact. Tahap Public dimana terjadi komunikasi satu arah, dari pemerintah kepada masyarakat, sedangkan pada tahap Interact dimana terjadi komunikasi dua arah atau timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pelayanan publik berbasis e-Government. Metode dalam penelitian menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara. Teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik Purposive (sampel bertujuan). Pelaksanaan wawancara tertutup dilakukan dengan Kasubid Penyajian Informasi dan Kasubid Prencanaan Sistem Informasi. Sedangakan wawancara tertulis dengan Kasubid Piranti Lunak, Kasubid Piranti Keras, dan Subag Kepegawaian.
E-Government sebagai salah satu infrastruktur penting dalam manajemen pemerintahan, merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, untuk meningkatkan kualitas aparat dan pelayanan publik terhadap masyarakat.
Pembangunan dan pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berfungsi dengan baik dan terintegrasi dengan cara meningkatkan sumber daya manusia, jaringan infrastruktur yang berfungsi dan terintegrasi, adanya kebijakan yang mendukung pembangunan dan pengembangan e-Government serta pembiayaan yang memadai dalam membagun sistem informasi. Bapesitelda sebagai integrator lebih berperan aktif dalam memberikan informasi tentang pembagunan sistem informasi ini melalui penyelenggaraan seminar-seminar, memberikan fasilitas kepada setiap SKPD atau pemerintah Kabupaten dan Kota yang membutuhkan.