Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial. Sehingga konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu. Salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan hingga saling menjatuhkan. Sejak tahun 2008, PT. KAI mulai melakukan penertiban rumah dinas yang berjumlah sekitar 16.494 di Jawan dan Sumatra. Penertiban ini mengalami kendala bahkan menimbulkan kericuhan disejumlah tempat. Mulai dari perubahan bentuk usaha perkeretaapian masing meninggalkan sejumlah masalah, terkait dengan asset tetap berupa tanah dan rumah di atasnya, yang masih belum jelas status hukumnya. Permasalahan hukum tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan antara PT. KAI (Persero) dan penghuninya, yang intinya terletak pada belum jelasnya status hukum atas asset tetap berupa tanah dan rumah di atasnya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui kebijakan pemerintah terkait dengan konflik relokasi masyarakat di area rel kereta api dan mengetahui dampak atas kebijakan bagi masyarakat di area rel kereta api. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden dan observasi secara langsung ke lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan konflik relokasi masyarakat di area rel kereta api yaitu memberikan kompensasi maupun lahan pengganti dari rumah dinas ataupun aset negara berupa tanah. Tetapi kebijakan pemerintah tersebut juga memiliki dampak bagi masyarakat di area rel kereta api yaitu kurangnya kejelasan tempat tinggal dan kurangnya biaya ganti rugi.

Conflict is a social phenomenon that is completely present in social life. So that conflict will always exist in any space and time. One form of social interaction between one party with another party in a society marked by mutual threatening, pressed to each other down. Since 2008, PT. KAI began demolition of the home office, amounting to around 16 494 in Java and Sumatra. This demolition sustains problems even cause a chaos in several places. It begans from changes in the rail business forms each left a number of problems, related to fixed assets such as land and house on it, which is still illegal. The legal issues caused a dispute between PT. KAI (Persero) and its inhabitants, which essentially located in the unclear legal status of fixed assets such as land and houses on it in accordance with the legislation. The purpose of this research is to know know the government policy related to the relocation of communities in areas of conflict railway and determine the impact on public policy in the area for the railroad. The method used in this study is a qualitative research method by conducting direct interviews to respondents and observations directly to the study site. Based on the results of the study showed that government policies related to the relocation confilct of residents in areas of conflict railroads that provide compensation or replacement land of the home office or the state assets such as land. But government policies also have an impact for the community in the area of the railroad tracks, namely the lack of shelter and lack of clarity of the indemnity

http://digilib.unmuhjember.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=umj-1x-mochrizkyd-2085