Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu bentuk pelayanan perizinan yang di berikan oleh KPPT dari sekian banyak perizinan yang diberikan. Minimnya kepemilikan IMB Kota Cimahi juga menjadi bukti bahwa proses implementasi kebijakan IMB belum seperti yang diharapkan, tentunya banyak penyebab atau faktor pendorongnya seperti konteks sosial, ekonomi, isi kebijakan, perilaku atau sikap aparatur pemerintah. Teori yang digunakan dari Mahmudi (2005:229) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan memiliki kriteria berupa kesederhanaan prosedur, kejelasan, kepastian waktu, akurasi produk pelayanan publik, kelengkapan sarana dan prasarana, keamanan, tanggung jawab, kemudahan akses, kedisiplinan dan kenyamanan, dengan tujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pembuatan IMB di KPPT Kota Cimahi. Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, desain penelitian yang digunakan adalah dengan teknik analisa deskriptif, sebagian besar data yang dikumpulkan melalui Observasi, wawancara terhadap informan, serta didukung oleh studi pustaka. Untuk informannya adalah aparatur KPPT sebagi pemberi layanan dan masyarakat pengguna layanan pembuatan IMB, Teknik penentuan informan adalah dengan teknik Purposive. Hasil penelitian menunjukan kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPPT Kota Cimahi yang dilihat dari kesederhanaan prosedur yang dikatakan belum baik, kejelasan sudah dikatakan baik, kepastian waktu belum baik karena kesesuaian waktu yang diberikan tim teknis belum menentu dan tidak dapat dipastikan, akurasi produk layanan cukup baik, kelengkapan sarana cukup baik, keamanan sudah baik, tanggung jawab sudah baik, kemudahan akses kurang baik, kedisiplinan cukup baik, kenyamanan ruangan cukup baik. Saran dari penelitian ini perlu adanya perbaikan terkait dengan kepastian waktu guna memberikan rasa pasti terhadap masyarakat dalam pembuatan IMB di KPPT Kota Cimahi.

Building permit (IMB) is one form of service permissions given by KPPT of many permissions are granted. The lack of ownership of IMB Cimahi also proves that the policy implementation process IMB has not been as expected, certainly many causes or factors of pendorongnya such as the context of the social, economic, policy, content, behavior or attitude of the Government apparatus. The theory that was used from Mahmudi (2005: 229) tells us that the quality of service criteria have a procedure simplicity, clarity, certainty of timing, accuracy, completeness, product public service facilities and infrastructure, security, responsibility, discipline, ease of access and convenience, with the purpose to know the quality of service at the IMB making KPPT Cimahi. The research method used was qualitative, research design used was a descriptive analysis technique, with most of the data collected through observation, interviews of the informant, and is supported by a study of the literature. For informannya is advising KPPT apparatus and service provider's user community service creation technique for the determination of the informant, the IMB is the Purposive technique. Research results showed the quality of service provided by the Cimahi KPPT seen from the simplicity of the procedures that it says have not been good, clarity is said to be good, the certainty of time has not been good since the suitability of a given technical team has not been erratic and uncertain, the accuracy is quite good service, product completeness means good enough, security was already good, responsibility is good, less good ease of accessquite good, discipline, comfort of the room was nice enough. Advice from the research need for improvements related to the certainty of the time in order to provide a sense of certainty on the community in the manufacture of IMB in KPPT Cimahi.

https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-ikrarahard-34870