Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN (SIM LINGKUNGAN) DALAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN DI PROPINSI JAWA BARAT
IUD THOIYIBI (2009) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Perkembangan sistem informasi pada saat sekarang berkembang pesat. Penggunaan dan keberadaannya digunakan oleh instansi pemerintah dan swasta untuk mengembangkan data dan informasi. Salah satu instansi pemerintah yang menggunakan sistem informasi adalah BPLDH Propinsi Jawa Barat, dengan mengoperasikan SIM Lingkungan digunakan dalam mengambil keputusan/ kebijakan di lingkup internal maupun eksternal di BPLHD Propinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya sebagai pengelolaan dampak lingkungan kurang didukung sumber daya untuk mengoperasikan sarana dan prasaran yang ada, serta standar prosedur operasi (SOP) yang kurang diprioritaskan. Berdasarkan hal maka peneliti memfokuskan pada pelaksanaan kabijakan SIM Lingkungan.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang mempengaruhi keberhasian atau kegagalan implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III (dalam Widodo,2007;96 bukunya yang berjudul analisa kebijakan publik). Dalam teori ini ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap aparatur dan struktur birokrasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti melakukan pengamatan dan penggambaran hasil penelitian. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka, observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik porposive.
Hasil penelitian berdasarkan data dilapangan bahwa pelaksanaan kebijakan SIM Lingkungan dalam pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan di Propinsi Jawa Barat belum maksimal. Hal ini disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan SIM Lingkungan, tingkat sumber daya aparatur yang masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat umum, serta standar prosedur operasi (Standart Operating Prosedural atau SOP) yang harus dimaksimalkan pelaksanaanya. Dengan demikian diperlukan sarana dan prasarana serta dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam pengoperasian SIM Lingkungan dalam pengelolaan dampak lingkungan di propinsi Jawa Barat ini.
Ringkasan Alternatif
Perkembangan sistem informasi pada saat sekarang berkembang pesat. Penggunaan dan keberadaannya digunakan oleh instansi pemerintah dan swasta untuk mengembangkan data dan informasi. Salah satu instansi pemerintah yang menggunakan sistem informasi adalah BPLDH Propinsi Jawa Barat, dengan mengoperasikan SIM Lingkungan digunakan dalam mengambil keputusan/ kebijakan di lingkup internal maupun eksternal di BPLHD Propinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya sebagai pengelolaan dampak lingkungan kurang didukung sumber daya untuk mengoperasikan sarana dan prasaran yang ada, serta standar prosedur operasi (SOP) yang kurang diprioritaskan. Berdasarkan hal maka peneliti memfokuskan pada pelaksanaan kabijakan SIM Lingkungan.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang mempengaruhi keberhasian atau kegagalan implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III (dalam Widodo,2007;96 bukunya yang berjudul analisa kebijakan publik). Dalam teori ini ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap aparatur dan struktur birokrasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti melakukan pengamatan dan penggambaran hasil penelitian. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka, observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik porposive.
Hasil penelitian berdasarkan data dilapangan bahwa pelaksanaan kebijakan SIM Lingkungan dalam pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan di Propinsi Jawa Barat belum maksimal. Hal ini disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan SIM Lingkungan, tingkat sumber daya aparatur yang masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat umum, serta standar prosedur operasi (Standart Operating Prosedural atau SOP) yang harus dimaksimalkan pelaksanaanya. Dengan demikian diperlukan sarana dan prasarana serta dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam pengoperasian SIM Lingkungan dalam pengelolaan dampak lingkungan di propinsi Jawa Barat ini.