Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) DALAM MENCIPTAKAN AKUNTABILITAS PUBLIK KABUPATEN SUMEDANG
BAKTI AJI RAMDHANI (2009) | Skripsi | Ilmu Pemerintahan , Ilmu Pemerintahan
Bagikan
Ringkasan
Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan salah satu media yang digunakan oleh badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang dalam memberikan informasi yang didalamnya memuat proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sampai ke tahapan realisasinya lengkap dengan laporan keuangan. Dengan adanya sistem informasi keuangan daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang, diharapkan akan menciptakan akuntabilitas publik mengenai pelaporan keuangan daerah. Akan tetapi permasalahan yang terjadi di Badan Keuangan daerah Kabupaten Sumedang, dalam pelaksanaannya masih belum terintegrasi secara keseluruhan.
Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III yang dikutip Agustino dalam bukunya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Faktor tersebut terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, observasi serta dengan melakukan wawancara. Teknik penentuan informan menggunakan sampling purposive.
Pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah menyangkut masalah penyampaian laporan keuangan daerah dimulai dari pencatatan satuan kerja yang ada di Kabupaten Sumedang beserta program dan kegiatannya, yang akan dijadikan data awal dalam penyusunan pra rencana kerja dan anggaran bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah dalam menciptakan akuntabilitas publik Kabupaten Sumedang dalam hal komunikasi sudah berjalan dengan baik melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan. Sumber daya sebagai pelaksana sudah cukup memadai, disposisi dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan kemampuan, sedangkan struktur birokrasinya sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang kerjanya.
Peneliti menyarankan supaya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang dalam implementasi sistem informasi keuangan daerah bukan hanya pada bidang anggaran dan belanja yang terintegrasi ke sistem informasi keuangan daerah, akan tetapi harus semua bidang supaya akuntabilitas publik dalam penggunaan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang benar-benar dapat tercipta.
Ringkasan Alternatif
Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan salah satu media yang digunakan oleh badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang dalam memberikan informasi yang didalamnya memuat proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sampai ke tahapan realisasinya lengkap dengan laporan keuangan. Dengan adanya sistem informasi keuangan daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang, diharapkan akan menciptakan akuntabilitas publik mengenai pelaporan keuangan daerah. Akan tetapi permasalahan yang terjadi di Badan Keuangan daerah Kabupaten Sumedang, dalam pelaksanaannya masih belum terintegrasi secara keseluruhan.
Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III yang dikutip Agustino dalam bukunya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Faktor tersebut terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, observasi serta dengan melakukan wawancara. Teknik penentuan informan menggunakan sampling purposive.
Pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah menyangkut masalah penyampaian laporan keuangan daerah dimulai dari pencatatan satuan kerja yang ada di Kabupaten Sumedang beserta program dan kegiatannya, yang akan dijadikan data awal dalam penyusunan pra rencana kerja dan anggaran bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah dalam menciptakan akuntabilitas publik Kabupaten Sumedang dalam hal komunikasi sudah berjalan dengan baik melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan. Sumber daya sebagai pelaksana sudah cukup memadai, disposisi dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan kemampuan, sedangkan struktur birokrasinya sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang kerjanya.
Peneliti menyarankan supaya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang dalam implementasi sistem informasi keuangan daerah bukan hanya pada bidang anggaran dan belanja yang terintegrasi ke sistem informasi keuangan daerah, akan tetapi harus semua bidang supaya akuntabilitas publik dalam penggunaan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang benar-benar dapat tercipta.