Sebagaimana unit kerja instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka Distarkim Jabar memiliki kewajiban untuk menyusun suatu usulan kegiatan tahunan kepada Pemprov sesuai dengan Tupoksi kedinasannya dan keterkaitan antara tupoksi dengan isu pembangunan wilayah, khususnya yang menjadi prioritas pada tahun usulan tersebut. Proses penentuan dan penyepakatan usulan kegiatan ini setiap tahunnya sering terjadi tarik-ulur kepentingan antar sub dinas terkait perbedaan pandangan mengenai kepentingan yang menjadi prioritas sesuai dengan Tupoksi masing-masing sub dinas. Karenanya, diperlukan suatu upaya untuk mendukung obyektivitas dalam analisa skala prioritas dan penentuan usulan kegiatan yang dapat diterima semua pihak / stakeholder di lingkungan Distarkim, khususnya unit-unit kerja tersebut. Pembangunan aplikasi skala prioritas usulan kegiatan di Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) propinsi Jawa Barat, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengambil keputusan dalam penentuan urutan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Setiap kegiatan dibobotkan terhadap kriteria-kriteria tertentu yang terkait, kemudian hasilnya akan diurutkan berdasarkan nilai bobot tertinggi. Keluaran dari aplikasi ini adalah berupa daftar usulan kegiatan yang diurutkan sesuai skala prioritas yaitu berdasarkan kegiatan yang mempunyai nilai bobot tertinggi. Daftar usulan kegiatan ini akan menjadi informasi pendukung awal bagi pengambil keputusan mengenai kegiatan yang akan diambil sesuai prioritas tertinggi pada tahun yang bersangkutan.

Sebagaimana unit kerja instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka Distarkim Jabar memiliki kewajiban untuk menyusun suatu usulan kegiatan tahunan kepada Pemprov sesuai dengan Tupoksi kedinasannya dan keterkaitan antara tupoksi dengan isu pembangunan wilayah, khususnya yang menjadi prioritas pada tahun usulan tersebut. Proses penentuan dan penyepakatan usulan kegiatan ini setiap tahunnya sering terjadi tarik-ulur kepentingan antar sub dinas terkait perbedaan pandangan mengenai kepentingan yang menjadi prioritas sesuai dengan Tupoksi masing-masing sub dinas. Karenanya, diperlukan suatu upaya untuk mendukung obyektivitas dalam analisa skala prioritas dan penentuan usulan kegiatan yang dapat diterima semua pihak / stakeholder di lingkungan Distarkim, khususnya unit-unit kerja tersebut. Pembangunan aplikasi skala prioritas usulan kegiatan di Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) propinsi Jawa Barat, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengambil keputusan dalam penentuan urutan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Setiap kegiatan dibobotkan terhadap kriteria-kriteria tertentu yang terkait, kemudian hasilnya akan diurutkan berdasarkan nilai bobot tertinggi. Keluaran dari aplikasi ini adalah berupa daftar usulan kegiatan yang diurutkan sesuai skala prioritas yaitu berdasarkan kegiatan yang mempunyai nilai bobot tertinggi. Daftar usulan kegiatan ini akan menjadi informasi pendukung awal bagi pengambil keputusan mengenai kegiatan yang akan diambil sesuai prioritas tertinggi pada tahun yang bersangkutan.

https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-udenburhan-15072