Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
Pembangunan Sistem Informasi Distribusi Alat Kontrasepsi Dengan Pendekatan Metode Supply Chain Management di Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana (UPTKB) Kecamatan Ciparay
Sinta Devi Yanti NIM. (2014) | Skripsi | Teknik Informatika
Bagikan
Ringkasan
Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana (UPTKB) adalah Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang Keluarga Berencana dan dibawahi oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP). UPTKB Kabupaten Bandung melaksanakan tugas teknis operasional dibidang keluarga berencana yang meliputi distribusi alat kontrasepsi ke Puskesmas dan melakukan pengadaan ke BKBPP. Salah satu UPTKB yang berada di kabupaten Bandung yaitu UPTKB Kecamatan Ciparay. UPTKB Kecamatan Ciparay sering mengalami kendala dalam menentukan jumlah alat kontrasepsi untuk pengadaan yang akan dikirim ke BKBPP. Karena puskesmas sering terlambat dalam mengirimkan data pesanan alat kontrasepsi. Hal tersebut berimbas kepada ketidakpastian persediaan alat kontrasepsi yang ada di gudang UPTKB. Berdasarkan permasalahan di atas untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membangun sistem informasi distribusi alat kontrasepsi dengan pendekatan metode supply chain management di Unit Pelaksana Teknis Keluaraga Berencana. Tujuannya adalah memudahkan dalam menentukan jumlah alat kontrasepsi dan jenis alat kontrasepsi untuk data pengadaan yang akan dikirim ke BKBPP dan membantu dalam menentukan jumlah persediaan alat kontrasepsi yang harus tersedia di gudang UPTKB. Metode peramalan yang digunakan adalah single exponential smoothing. Peramalan kebutuhan alat kontrasepsi menggunakan data pemesanan rekapitulasi dari puskesmas yang dijumlahkan dan diurutkan berdasarkan bulan. Perhitungan dalam menentukan jumlah persediaan alat kontrasepsi menggunakan Safety Stock dan perhitungan titik pemesanan kembali menggunakan Reorder Point . Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem ini sudah membantu Pihak Puskesmas dalam membuat data pemesanan dan mengetahui status pemesanan, membantu Kepala Gudang dalam monitoring persediaan alat kontrasepsi, membantu Kepala Sub Bagian dalam menentukan jumlah pengadaan alat kontrasepsi serta membantu Kepala UPTKB dalam memberikan persetujuan pemesanan dan pengadaan.
Ringkasan Alternatif
Family Planning Technical Implementation Unit (UPTKB) is a government agency engaged in family planning and Family Planning and supervised by the Agency for Family Planning and Women Empowering (BKBPP). UPTKB district Bandung technical operational duties in the field family planning which include the distribution contraceptive to the Health Center and procurement to BKBPP. One UPTKB Bandung is UPKTB which located in sub-district Ciparay. UPTKB sub-district Ciparay has a lot difficulty in determining the amount of contraceptive for procurement that will be send to BKBPP. Because The Health Center often late in sending data order of contraceptive. The impact of this uncertainly the supplies of contraceptive in the UPTKB warehouse.Based on the above situation to overcome these problems is to build a system information distribution of contraceptive with method supply chain management approach in the Technical Implementation Unit of Family Planning. The purpose of this is to facilitate amount and types of contraceptive for procurement data to be sent to BKBPP and assist in determining amount contraceptive inventory that should be available in UPTKB warehouse. Forecasting method used a single exponential smoothing. Forecasting requirement of data ordering contraceptive use recapitulation from Health Center are summed and sorted by month. The Calculation to determine the amount contraceptive inventory use safety stock and calculating point reorder using Reorder Point.Based on the test result it can be concluded that this system has helped The Health Center in making data order and determine status of reservation, helped Chief of Warehouse in monitoring contraceptive inventory, assist Chief of Section in determining amount of the procurement of contraceptive also help Chief UPTKB in giving approval for ordering and procurement.